Indonesia Terancam Bangkrut Akibat Utang

  • Bagikan

Jakarta, Owntalk.co.id – Beberapa ekonom mengaku sepakat bahwa jumlah total utang Indonesia telah masuk kategori gawat alias lampu kuning. Hal ini terjadi lantaran proyeksi akan banyaknya utang yang akan diwariskan pada akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai lebih dari Rp10 ribu triliun atau Rp10 kuadriliun.

Total utang ini dilansir berasal dari utang pemerintah yang mencapai Rp6.527 triliun per akhir 2020 dan utang BUMN yang mencapai Rp2.24,37 triliun per kuartal IV 2020.

“Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih dari Rp10 ribu triliun,” ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini 

Banyaknya utang yang menumpuk ini membuat pemerintah perlu ekstra berhati-hati dalam pengelolaan utang, mengingat risiko tumpukan utang yang mengkhawatirkan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dzulfian Syafrian, mengatakan dampak kerugian terburuk dari tumpukan utang ini ialah kebangkrutan.

“Kemungkinan terburuk? Ya tentunya Indonesia bisa bangkrut karena utang ini,” kata Dzulfian

“Sama seperti perusahaan atau seperti manusia, kalau tidak bisa bayar cicilan nanti namanya jadi blacklist di sektor keuangan. Kalau besok dia mau cicil motor atau KPR tidak bisa karena sudah di-blacklist. Negara juga begitu, nanti dia akan di-blacklist, di-banned. Konkretnya paling jelas surat utangnya itu istilahnya akan menjadi junk bond, surat utang sampah dampaknya orang tidak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita,” lanjutnya.

Baca Juga :

Dzulfian juga mengungkapkan sumber ancaman utang Indonesia ini berasal dari utang BUMN. Pasalnya, akibat pandemic covid-19 ini banyak perusahaan yang terguncang, seperti halnya PT Garuda Indonesia yang belum mampu membayar kupon sukuk global.

“Kasus Garuda itu puncak gunung es, karena Garuda itu sudah gagal bayar utang, tapi BUMN-BUMN lain juga seperti itu. Bahkan BUMN karya sebelum itu sudah di-banned oleh lembaga utang lainnya karena kondisi keuangan mereka sangat parah. BUMN-BUMN lain juga seperti itu, utang bengkak sekali dan bukan hanya BUMN, perusahaan swasta nasional juga seperti itu,” ujarnya. (Ir)

  • Bagikan