Jakarta, owntalk.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jendral Otonomi Daerah, Akmal Malik menegur Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk memberikan pembinaan kepada Walikota Tanjungpinang, Rahmah.
Teguran itu terkait dengan kokosongan kursi wakil walikota Tanjungpinang.
Melalui Surat Nomor : 132.21/1908/OTDA tertanggal 24 Maret 2021, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diminta untuk melakukan pembinaan kepada walikota Tanjungpinang serta memonitoring dan melakukan pendampingan terhadap proses pengisian wakil walikota Tanjungpinang agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga :
- Pemerintah Luncurkan Logo Resmi HUT Ke-81 RI, Angkat Semangat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
- BP Batam Sambut Investasi Firmus Technologies, Batam Kian Kokoh Jadi Pusat Infrastruktur AI Asia Tenggara
- DPD KNPI Kepri 2025–2028 Resmi Dilantik, Iman Sutiawan: KNPI Harus Jadi Wadah Pemersatu Pemuda di Bumi Segantang Lada
Kementrian dalam Negeri juga meminta agar Gubernur Kepri segera melaksanakan perintah surat itu dalam waktu secepatnya.
Surat dari Menteri Dalam Negeri itu juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Tanjungpinang dan Walikota Tanjungpinang. (Hkl)