Jakarta, Owntalk.co.id – Mantan Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berbicara blak-blakan tentang oknum di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak netral dalam proses pemilukada.
Dia mengatakan itu karena dia pernah melihat ketidak netralan KPU dan Bawaslu saat masih bertugas sebagai anggota Polri.
Perlakuan itu dilihat Tito di KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, sesuai pengalamannya menjabat pimpinan Polri dari tingkat Polres, Polda, hingga menjadi kepala Polri.
“Itu, mohon maaf, di KPU pun begitu: mau pemilihan.. saya tak katakan semua, ya..ada daerah yang sengaja masang juga; calon itu masang orang di KPU,” kata Tito dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa, 20 Oktober 2020.
Tito meminta KPU dan Bawaslu benar-benar netral dalam menjalankan tugasnya. Itu karena netralitas penyelenggara dan pengawas dalam pilkada ini akan berdampak pada pembangunan sebuah daerah.
“Wasit sangat menentukan, kalau wasit netral, wasitnya baik maka akan dihormati dan disegani. Tetapi kalau seandainya berpikirnya kapan lagi lima tahun sekali, maka itu akan menjadi awal permasalahan di daerah itu awal ketidakpercayaan,” jelas Tito.
Selain itu, mantan Kapolri itu juga meminta kepada penegak hukum, aparat keamanan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran, yang dilakukan penyelenggara maupun pengawas pilkada yang terbukti melakukan kecurangan untuk kemenangan pasangan tertentu. (Ack)