Jakarta, owntalk.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampaikan peringatan saat kegiatan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Ia mengatakan, pembenahan regulasi harus terus dilakukan karena banyak yang tumpang tindih, tidak jelas, tak berikan kepastian hukum. Akibatnya, prosedur berbelit-belit yang kemudian membuat pejabat tak berani ekseskusi dan inovasi.
“Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan omnibus law, satu undang-undang yang mensinkronisasi puluhan UU secara serempak. Sehingga, antar UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja, akuntabel dan bebas korupsi,” ujarnya, Rabu (26/8/2020).
Jokowi minta para pejabat yang hadir memberikan masukan jika regulasi tidak sesuai konteks saat ini.
Ia juga peringati untuk tidak memanfaatkan belum sinkronnya regulasi untuk menakuti-nakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat. Khawatirnya, hal ini membahayakan agenda pembangunan nasional.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan ini adalah musuh negara. Saya tak berikan toleransi terhadap siapapun kepada yang lakukan ini,” ucap dia.