Batam, Owntalk.co.id – perihal banyaknya keluhan dari orangtua yang sangat sulit memasukan anaknya ke sekolah negri menjadi topik perbincangan di beberbagai kalangan masyarakat, Rabu (08/07).
Melihat kondisi tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Drs. Ides Madri., MM, memaparkan, banyaknya minat calon siswa yang ingin masuk sekolah negri menjadi persoalan utama, apalagi disaat kondisi seperti ini sekolah swasta bukanlah pilihan bagi para orangtua
“Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Memang sebenarnya jumlah ketersediaan sekolah dengan rencana jumlah penerimaan peserta didik di batam itu seimbang kalo di jumlahkan sekolah negeri dan sekolah Swasta, namun yang menjadi masalah adalah ketika hampir semua orangtua murid ingin memasukkan anaknya kesekolah negeri dikarenakan selain gratis dan ada beberapa sekolah yang terkenal sebagai sekolah unggulan yang memiliki mutunya bagus,” jelasnya.
lanjut Ides, sistem zonasi Saat ini sangat baik jika di jalankan dengan pembangunan gedung sekolah yang merata di setiap kecamatannya, namun faktanya hal tersebut tidak dapat terpenuhi
“Sistem zonasi itu bagus ketika jumlah penyebaran bangunan sekolah merata di setiap kecamatan atau proporsional dengab jumlah penduduk, Tetapi fakta di lapangan jumlah sekolah tidak merata sehingga banyak daerah yang tidak termasuk dalam zonasi sekolah, nah disinilah letak permasalahannya,” ungkapnya.
Ides juga mengatakan, apabila solusinya menerima siswa yang tidak masuk secara menyeluruh, hal tersebut juga bisa berdampak kepada mutu sekolahnya
“Kalau solusi yang mereka ambil adalah menerima semua siswa di sekolah negeri, bisa jadi mutu pendidikan negeri menurun apabila 1 kelas yang seharusnya 32 menjadi 40, apalagi jika harus melakukan 2 sift belajar mengajarnya,” katanya.
Ides menambahkan, apabila sekolah negri overload terhadap penerimaan siswa, maka sekolah swasta juga akan terancam tutup karena tidak adanya biaya operasianal
“Ironis ketika sekolah negeri kelebihan siswa disisi lain sekolah swasta kekurangan siswa dan terancam tutup karena biaya operasional tidak tertutupi,” ucapnya.
Ides juga menuturkan, solusi yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah membantu sekolah swasta dengan dana BOSDA yang dianggarkan oleh APBD, lalu di dukung dengan dana BOS dari Kemendikbud
“Maka solusi yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah bisa membantu sekolah swasta dengan dana BOSDA yang dianggarkan ke depannya di APBD , selain dana Bos dari kementrian pendidikan baik itu bos kinerja maupun bos afirmasi yang kita desak untuk dapat menerima lebih banyak lagi dari pusat,” Tutupnya. (Haykal)