Surat Bebas Sudah Terbit, Kenapa Dua Tersangka Setokok Masih Ditahan di Jatanras?

Batam, Owntalk.co.id – Dugaan pelanggaran hak kebebasan kembali menjadi sorotan dalam penanganan perkara Setokok di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau (Kepri). Dua tersangka, Petrus Canisius alias Baron alias Kanis dan Daniel Bonsano alias Nano, diduga belum benar-benar menghirup udara bebas meskipun masa penahanan mereka disebut telah berakhir pada 16 November 2026.

Persoalan ini mencuat setelah tim advokasi kedua tersangka menggelar konferensi pers dan membeberkan dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan oleh penyidik Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri. Kedua tersangka telah menjalani masa penahanan sejak 18 September 2026.

banner 728x90

Ketua Tim Advokasi, Edward Kamaleng SH MH, bersama anggota tim Cornelis Poli Balawanga SH, Arpandi Karjono SH MH, dan Dominikus Jawa SH MH, menyatakan bahwa penyidik telah menerbitkan surat perintah pengeluaran tahanan dengan alasan masa penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi. Namun, penerbitan surat tersebut dinilai tidak diikuti dengan kebebasan nyata bagi kedua tersangka.

Edward mengungkapkan, pada malam berakhirnya masa penahanan, kedua kliennya memang telah dikeluarkan dari ruang tahanan dan tidak lagi diborgol. Namun, mereka disebut masih berada di lingkungan Jatanras Polda Kepri dan tidak diperbolehkan pulang.

“Kami datang menjemput sekitar pukul 00.00 WIB karena secara hukum masa penahanan mereka sudah berakhir. Tetapi faktanya, mereka memang dikeluarkan dari ruang tahanan, tidak lagi diborgol, namun tetap berada di bawah dan tidak diperbolehkan pulang,” ungkap Edward.

Menurutnya, alasan penyidik mempertahankan keberadaan kedua tersangka karena proses pelimpahan tahap II kepada kejaksaan dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Bagi tim advokasi, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membatasi kebebasan seseorang setelah masa penahanan dinyatakan berakhir.

“Kalau memang tahap II dijadwalkan hari berikutnya, silakan tersangka dibebaskan terlebih dahulu. Setelah itu, penyidik dapat melakukan pemanggilan sesuai prosedur hukum. Jangan sampai hak kebebasan orang dikorbankan hanya karena alasan jadwal administrasi,” tegasnya.

Anggota Tim Advokasi, Cornelis Poli Balawanga SH, mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan penafsiran, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ia menyebut penyidik telah mencantumkan alasan berakhirnya masa penahanan dalam surat perintah pengeluaran tahanan, yang menyatakan tersangka harus dikeluarkan demi hukum.

“Jangankan satu jam, satu menit pun hak hukum seseorang harus dihormati. Kalau masa penahanan sudah berakhir, keluarkan terlebih dahulu. Jika ada kepentingan tahap II, lakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Cornelis menegaskan, kedatangan tim advokasi bukan untuk mengajukan penangguhan penahanan ataupun menawarkan diri sebagai penjamin. Mereka menuntut pelaksanaan hak klien berdasarkan berakhirnya masa penahanan.

Merasa hak kebebasan kedua kliennya diduga tidak dihormati, tim advokasi menyatakan akan menempuh empat jalur hukum. Pertama, mengajukan praperadilan untuk menguji tindakan penyidik. Kedua, melaporkan dugaan pelanggaran prosedur kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri. Ketiga, mengadukan persoalan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Keempat, menyampaikan pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia.

“Kami bisa berteman secara pribadi, tetapi ketika menyangkut persoalan hukum, kami akan berdiri secara profesional. Kami akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia,” tegas Edward.

Tak berhenti pada persoalan masa penahanan, tim advokasi juga mempertanyakan sejumlah hal dalam penanganan perkara Setokok. Cornelis bahkan menyatakan adanya dugaan kejanggalan yang menurutnya perlu diperiksa secara serius.

“Kami melihat ada yang aneh dalam kasus Setokok ini. Kalau memang penegakan hukum, jalankan sesuai aturan. Jangan sampai muncul dugaan adanya pesanan atau kepentingan lain di balik proses hukum,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi tantangan bagi Ditreskrimum Polda Kepri untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan kronologi tindakan penyidik terhadap kedua tersangka. Sebab, ketika surat pengeluaran tahanan telah diterbitkan dengan alasan masa penahanan berakhir, publik berhak mengetahui apakah kedua tersangka benar-benar telah dibebaskan atau masih berada dalam penguasaan aparat dengan alasan proses pelimpahan perkara.

Kini, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut nasib dua tersangka dalam perkara Setokok. Lebih jauh, kasus ini menguji konsistensi Polda Kepri dalam menjunjung kepastian hukum, prosedur penahanan, serta prinsip bahwa tidak seorang pun boleh kehilangan kebebasannya tanpa dasar hukum yang sah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *