Jakarta, Owntalk.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mencatat prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan UKPBJ Proaktif.
Penghargaan ini diberikan atas capaian tertinggi Kepri dalam melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Prestasi ini menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi terdepan dalam kategori Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang berhasil mengoptimalkan peran UMKM.
Penghargaan diserahkan oleh Plh Kepala LKPP, Iwan Herniwan, dalam Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (10/10).
Kepala Biro PBJ Kepri, Azwandi, hadir mewakili Pemprov Kepri untuk menerima penghargaan tersebut.
Rapat koordinasi yang digelar LKPP tahun ini mengusung tema “Transformasi Tata Kelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Menuju Indonesia Emas 2045.”
Acara ini menjadi ajang penting untuk berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan pengadaan yang lebih transparan dan berintegritas.
Selain meraih penghargaan, Pemprov Kepri juga mendapat pengakuan bergengsi lainnya, yaitu bersama Jawa Barat, menjadi dua provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten/kotanya telah memenuhi 9 dari 9 variabel penilaian UKPBJ Proaktif.
Azwandi, Kepala Biro PBJ Kepri, mengapresiasi pencapaian ini sebagai hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kepulauan Riau.
“Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen kami di Kepulauan Riau untuk meningkatkan peran UMKM dan menjunjung tinggi transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Dengan SDM yang kompeten dan UKPBJ yang proaktif, kami siap terus mendukung pembangunan daerah melalui pengadaan yang memberdayakan usaha kecil dan menengah,” ujar Azwandi.
Ia juga menekankan pentingnya peran UKPBJ yang proaktif dalam mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan memperluas keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses pengadaan tidak hanya berjalan efisien dan transparan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi pengembangan UMKM di Kepulauan Riau,” tambahnya.
Keberhasilan ini menjadi dorongan bagi Pemprov Kepri untuk terus melangkah lebih maju, memastikan pengadaan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberikan kontribusi positif bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.