Jakarta, Owntalk.co.id – Airlangga Hartarto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebuah langkah yang mengejutkan dan menggemparkan dunia politik tanah air.
Pengumuman pengunduran diri ini disampaikan oleh Airlangga pada Sabtu (10/8/2024) malam dan kemudian diumumkan secara resmi kepada publik pada Minggu (11/8/2024).
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan atas petunjuk Yang Maha Kuasa, saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujar Airlangga dalam sebuah video yang diterima oleh Kompas.com pada Minggu (11/8/2024).
Keputusan ini diambil oleh Airlangga, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keutuhan Partai Golkar dan kebutuhan untuk memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.
“Keputusan ini saya ambil demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan stabil,” kata Airlangga.
Langkah tak terduga ini mengejutkan banyak pihak di DPP Partai Golkar, termasuk Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia, yang mengaku baru mengetahui keputusan tersebut pada malam pengumuman.
Kami sangat terkejut dengan pengunduran diri Pak Airlangga. Saya baru tahu tadi malam,” ungkap Doli di Kantor DPP Golkar, Minggu malam.
Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya merupakan inisiatif pribadi Airlangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
“Ini adalah keputusan pribadi Pak Airlangga yang diambil tanpa tekanan dari pihak manapun, dan kami di DPP menghargai keputusan tersebut,” jelas Meutya.
Doli juga menjelaskan bahwa keputusan Airlangga diambil setelah melakukan rapat keluarga yang melibatkan anggota keluarga dekatnya. Airlangga langsung menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar.
“Ini adalah keputusan pribadi yang sudah dirapatkan oleh Pak Airlangga bersama keluarganya,” tambah Doli.
Menyusul kabar ini, spekulasi pun merebak bahwa pengunduran diri Airlangga terkait dengan kasus korupsi yang menyeret namanya.
Namun, Doli dengan tegas menampik kabar tersebut, menekankan bahwa pengunduran diri Airlangga tidak terkait dengan kasus apapun.
“Tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi,” tegas Doli.
Menyusul kabar ini, spekulasi pun merebak bahwa pengunduran diri Airlangga terkait dengan kasus korupsi yang menyeret namanya. Namun, Doli dengan tegas menampik kabar tersebut, menekankan bahwa pengunduran diri Airlangga tidak terkait dengan kasus apapun.
“Tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi,” tegas Doli.
Menurut Doli, Airlangga lebih memilih untuk berkonsentrasi pada tugasnya sebagai Menko Perekonomian dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Beliau ingin fokus memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar,” ungkap Doli.
Dalam waktu dekat, Partai Golkar akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum menyusul pengunduran diri Airlangga. Waketum Partai Golkar Adies Kadir menyebut bahwa rapat pleno ini sangat penting untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan baik.
“Rapat pleno akan memutuskan siapa Plt yang akan memimpin Partai Golkar hingga Musyawarah Nasional (Munas) 2024,” ujar Adies.
Ace Hasan Syadzily, Ketua DPP Partai Golkar, mengungkapkan bahwa rapat pleno ditargetkan untuk digelar paling lambat 13 Agustus 2024.
“Kami berharap rapat pleno bisa segera dilaksanakan untuk menentukan langkah selanjutnya,” kata Ace.
Ace juga menegaskan bahwa penunjukan Plt Ketum harus segera dilakukan untuk menjaga kesinambungan tugas-tugas di Partai Golkar hingga Munas 2024.
“Plt Ketum akan menjalankan tugas hingga Munas 2024 di mana Ketua Umum yang definitif akan dipilih,” tambah Ace.
Dengan pengunduran diri Airlangga, Partai Golkar kini berada di persimpangan jalan, dan besar kemungkinan akan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru. Doli menyebut bahwa pengunduran diri ini memenuhi syarat untuk menggelar Munaslub.
“AD/ART Partai Golkar mengatur bahwa Munaslub bisa digelar jika ketua umum mengundurkan diri,” jelas Doli.
Langkah Airlangga ini bukan hanya mencerminkan dinamika internal di Partai Golkar, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi peta politik nasional, terutama menjelang transisi pemerintahan yang akan datang.
Partai Golkar kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga soliditas dan memilih pemimpin yang mampu membawa partai ini ke arah yang lebih baik.