Jakarta, Owntalk.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah menurunkan kadar sulfur dalam BBM guna mengatasi polusi udara yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di Jakarta.
“Tidak ada pembatasan BBM subsidi. Yang sedang dibahas adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM. Kita harus melihat kualitas udara Jakarta yang saat ini mengkhawatirkan bagi kesehatan. Langkah-langkah ini akan disiapkan oleh pemerintah,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (12/7/2024).
Pemerintah saat ini sedang membahas revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Dalam pembahasan tersebut, dipastikan tidak ada rencana untuk menaikkan tarif BBM subsidi, yang selama ini mencakup Biosolar dan Pertalite.
“Tidak ada rencana kenaikan harga untuk BBM subsidi. Yang disubsidi adalah Pertalite, sementara Pertamax akan disesuaikan dengan kondisi pasar,” tambah Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Efisiensi ini termasuk pengaturan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Luhut menyatakan bahwa distribusi BBM subsidi akan dibatasi setelah 17 Agustus 2024, dengan fokus pada penerima yang berhak.
“Pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran akan dikurangi. Pertamina sedang menyiapkan ini dan kita berharap mulai 17 Agustus, orang yang tidak berhak menerima subsidi akan dikurangi,” kata Luhut, Selasa (9/7/2024).
Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan anggota Braintrust Think Policy, Mari Elka Pangestu, menyatakan bahwa rencana pembatasan subsidi BBM perlu dipahami secara luas untuk melihat dampaknya secara menyeluruh.
Dalam diskusi “Ruang Tengah” yang diadakan oleh Think Policy pada 9-10 Juli 2024, Mari Elka menekankan bahwa isu ini tidak hanya terkait kesehatan dan polusi, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi.
“Polusi yang berdampak buruk pada kesehatan akan mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Subsidi yang produktif memerlukan target yang tepat dan metode penyampaian yang efektif. Penting untuk mengidentifikasi penerima subsidi yang sesuai dan merancang mekanisme distribusi yang detail. Transisi menuju penghapusan subsidi harus dilakukan secara bertahap dengan jadwal yang jelas,” ujar Mari Elka pada Jumat (12/7/2024).
Pernyataan Mari Elka menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu subsidi BBM, dengan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.
Pemerintah diharapkan dapat terus berinovasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.