Batam, Owntalk.co.id – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Evaluasi ini dilakukan dengan meninjau langsung Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kota Batam, serta berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepri.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan sejumlah temuan penting terkait operasional dapur MBG. Salah satu sorotan utama adalah beberapa standar operasional prosedur (SOP) yang belum terpenuhi, seperti kelayakan ruang memasak, ketersediaan genset, dan aspek keamanan dapur.
“Kondisi ini perlu menjadi evaluasi bersama bagaimana dapur dengan kondisi seperti itu sudah mendapatkan izin,” kata Nihayatul.
Catatan Penting dan Masukan untuk Perbaikan
Selain masalah teknis, Komisi IX juga menemukan beberapa catatan lain yang perlu diperbaiki:
- Perbedaan Data Kebutuhan Dapur: Terdapat selisih data kebutuhan dapur MBG antara BGN (264 dapur) dan Pemprov Kepri (253 dapur). Selisih sembilan dapur ini dianggap signifikan karena satu dapur bisa melayani sekitar 3.000 penerima manfaat.
- Efektivitas Program: Komisi IX juga menyoroti efektivitas program dalam menekan angka stunting. Program MBG yang hanya memberikan makanan jadi dua kali seminggu, sementara hari lain berupa makanan instan, dipertanyakan efektivitasnya dalam menurunkan stunting.
- Masukan dari Berbagai Pihak: Komisi IX menerima masukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, hingga Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terkait efektivitas program ini, terutama mengingat masih ada daerah dengan prevalensi stunting tinggi yang belum mendapatkan alokasi program.
Komitmen Pemerintah Provinsi Kepri
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyambut baik masukan dari Komisi IX DPR RI. Ia mengakui bahwa program MBG di Kepri masih memiliki kekurangan dan menganggap masukan ini sebagai pelajaran berharga.
Nyanyang menambahkan, saat ini sudah ada 63 dapur MBG yang beroperasi di Kepri, dengan 103 dapur lainnya sedang dalam tahap persiapan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk menjalankan program MBG dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk infrastruktur dapur layanan gizi serta menyiapkan satgas MBG di setiap daerah.
“Kami sangat serius menjalankan program MBG sesuai visi besar pemerintah pusat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutup Nyanyang.