Batam, Owntalk.co.id — Kawasan industri Batamindo kembali menjadi sorotan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Anwar Anas, memenuhi undangan dari pihak pengelola Kawasan Batamindo sebagai tindak lanjut atas surat terbuka yang dilayangkannya pada 14 Mei 2025 lalu.
Pertemuan digelar di lantai dua kantor pengelola kawasan industri Batamindo, Mukakuning dan turut dihadiri oleh beberapa lurah dari Kecamatan Sei Beduk, Rabu (28/5/2025).
Anwar hadir sebagai representasi Komisi I DPRD Kota Batam dan menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait dampak keberadaan Batamindo terhadap masyarakat sekitar.
Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Anwar menyebut bahwa pertemuan hanya melibatkan staf internal Batamindo, tanpa kehadiran pejabat utama pengelola kawasan.
“Pertemuan hari ini hanya dengan karyawan kawasan Batamindo. Pejabat pengelola kawasan tidak ada di tempat,” ujar Anwar kepada media.
Meskipun belum menemukan titik terang, pihak Batamindo menyatakan akan mengatur pertemuan lanjutan dalam waktu dua minggu ke depan dengan melibatkan pengelola kawasan secara langsung.
“Mereka meminta waktu dua minggu untuk menjadwalkan pertemuan dengan pengelola kawasan,” tambah Anwar.
Dalam pernyataannya, Anwar menegaskan kembali tiga hal yang menjadi perhatian utama:
- Minimnya Dampak Langsung bagi Masyarakat Sekitar.
Warga sekitar kawasan industri masih merasakan dampak yang sangat terbatas dari keberadaan Batamindo. Program CSR, pelibatan tenaga kerja lokal, dan dukungan terhadap UMKM dinilai belum optimal. - Kurangnya Ruang Dialog dan Transparansi. Proses pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar dinilai masih minim keterlibatan publik dan kurang transparan.
- Tanggung Jawab Lingkungan yang Diabaikan. Komitmen terhadap lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama justru kerap dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, tanpa partisipasi aktif dari pengelola kawasan.
Anwar berharap, pertemuan lanjutan yang dijanjikan dapat menjadi momentum dialog yang lebih terbuka dan menghasilkan solusi konkret atas berbagai permasalahan yang disampaikan masyarakat.