Lingga, Owntalk.co.id – Kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Lingga ke Negeri China menuai sorotan tajam dari publik. Rabu, (16/4/2025).
Pasalnya, dalam lawatan yang diklaim sebagai upaya menjajaki kerja sama investasi itu, Bupati Lingga M. Nizar diketahui membawa serta istrinya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, turut mengajak suaminya, Safarudin, yang diketahui menjabat sebagai Kepala Bapenda dan tengah mengambil cuti pasca libur Idul Fitri 2025.
Perjalanan yang seharusnya bersifat resmi dan strategis ini justru menimbulkan pertanyaan besar ditengah tidak stabilnya kondisi Kabupaten Lingga saat ini.
Benarkah kunjungan tersebut murni untuk kepentingan daerah, atau terselip agenda liburan pribadi dengan embel-embel kerja sama luar negeri?
Berbagai dokumentasi yang beredar di media sosial menunjukkan suasana santai rombongan selama berada di luar negeri, memperkuat dugaan bahwa lawatan ini tidak sepenuhnya ditujukan untuk urusan pemerintahan.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat dan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang turut berdampak ke daerah.
Bahkan, hingga pertengahan April 2025, hampir seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga dikabarkan belum menerima gaji mereka.
Situasi ini diduga berkaitan dengan pergantian sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan proses administrasi terhambat.
Sementara itu, Pemkab Lingga belum memberikan pernyataan resmi terkait agenda kunjungan ke China, termasuk soal keikutsertaan anggota keluarga pejabat dalam perjalanan tersebut.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan transparansi serta urgensi dari penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan yang dinilai tidak memiliki kejelasan arah dan hasil.
Kuat dugaan, jika pembiayaan perjalanan anggota keluarga ditanggung oleh APBD, maka telah terjadi penyalahgunaan anggaran publik.
Sejumlah aktivis dan pengamat kebijakan publik di Kepulauan Riau mendesak dilakukannya audit menyeluruh atas dana yang digunakan dalam kunjungan tersebut.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut dugaan penyimpangan serta menjaga integritas pejabat daerah.
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati M. Nizar maupun Ketua DPRD Maya Sari belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik yang mencuat.