Batam, Owntalk.co.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Kepulauan Riau (Kepri), khususnya di Batam.
Bukan hanya tokoh masyarakat dan agama, namun juga organisasi kemasyarakatan menyatakan dukungan penuh terhadap RUU yang dinilai krusial untuk memperkokoh pertahanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan ini.
Emanuel Toba, Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kota Batam, menegaskan dukungannya.
“Revisi UU TNI sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran TNI menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” tegas Emanuel, menambahkan bahwa RUU ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi institusi pertahanan, Rabu (16/4/2025).
GRIB juga menekankan pentingnya sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa.
Senada, Panglima Gagak Hitam Udin Pelor, tokoh masyarakat Batam, menyatakan RUU TNI vital untuk menjaga kedaulatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Gagak Hitam mendukung upaya pemerintah memperkuat pertahanan negara,” tegasnya.
Udin Pelor melihat RUU ini selaras dengan nilai keadilan dan kesejahteraan.
Rusmanto, Ketua DPP PERMASU (Persatuan Masyarakat Sumatera Bersatu) dan juga tokoh agama, menilai RUU TNI sebagai langkah strategis.
“RUU ini selaras dengan nilai-nilai agama dan membawa dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat,” ujarnya, seraya mengajak masyarakat mendukung RUU dan tak mudah terprovokasi isu-isu pemecah belah.
Ahmat Zuhri, Ketua Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Batam (FKPPI), menambahkan perspektif yang menarik.
Ia melihat potensi penempatan TNI dalam jabatan strategis sebagai solusi mengatasi permasalahan serius penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.
“Kita harus menyelamatkan uang negara dari korupsi,” tegas Zuhri, menyatakan kepercayaannya pada integritas TNI.
Dukungan meluas ini menunjukkan optimisme terhadap RUU TNI sebagai langkah penting bagi masa depan Indonesia. Para tokoh masyarakat ini juga mengajak masyarakat untuk memahami RUU tersebut secara komprehensif guna menghindari misinterpretasi.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat, mereka tekankan, sangat krusial untuk mewujudkan pertahanan dan penegakan hukum yang kokoh dan kuat di Indonesia.