Lingga, Owntalk.co.id – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Lingga kembali mengalami pemberhentian massal di bawah kepemimpinan Bupati M. Nizar dan Wakil Bupati Novrizal. Keputusan ini memicu keresahan di kalangan tenaga honorer yang terdampak, mengingat minimnya peluang kerja di daerah tersebut.
Sebelumnya, kebijakan serupa juga terjadi saat Nizar menjabat bersama Wakil Bupati Neko Wesha Paweloy. Kini, setelah Pilkada 2024 usai, gelombang pemutusan hubungan kerja kembali terjadi, menambah ketidakpastian bagi tenaga honorer di Lingga.
Meskipun kebijakan ini mengacu pada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tenaga honorer, banyak pihak berharap Pemerintah Kabupaten Lingga dapat mengambil langkah mitigasi untuk mengurangi dampaknya.
Beberapa tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan mengungkapkan kekecewaan mereka.
“Saya sudah bekerja bertahun-tahun sebagai honorer. Sekarang diberhentikan tanpa ada kejelasan nasib ke depan. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah,” ungkap salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.
Terbatasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Lingga membuat dampak kebijakan ini semakin dirasakan. Banyak pihak menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif dalam mencarikan solusi bagi tenaga honorer yang terdampak, bukan sekadar menjalankan kebijakan pusat tanpa langkah kompensasi yang jelas.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI NIBA) Kabupaten Lingga, Chris, menyoroti serius pemutusan tenaga kerja ini, terutama karena terjadi di tengah bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Upaya outsourcing itu hanya bualan pemerintah daerah saja. Terbukti ratusan tenaga honorer yang saat ini yang dirumahkan tidak jelas nasibnya,” tegas Chris.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak serius dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lingga.
“Pengangguran di Lingga sudah terlalu banyak, ditambah dengan pemutusan tenaga kerja honorer tanpa solusi ini justru membuat angka pengganguran di Lingga semakin meningkat. Dan lebih lucu lagi saat ini seperti yang kita ketahui ada tenaga pendamping baru yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati. Ini jelas kepentingan sepihak,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lingga belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi dampak sosial dari pemberhentian ini.
Para tenaga honorer yang diberhentikan masih menunggu kepastian nasib mereka, sementara tekanan terhadap pemerintah daerah untuk bertindak semakin meningkat.
Berita ini akan terus diperbarui seiring perkembangan informasi lebih lanjut.