Batam, Owntalk.co.id – Batam, yang dikenal sebagai kota industri dengan pertumbuhan pesat, seharusnya menawarkan peluang kerja yang besar bagi anak muda lokal. Namun, kenyataannya anak muda Batam, terutama lulusan SMA/SMK, masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Banyak di antaranya yang merasa diperlakukan tidak adil karena perusahaan lebih memilih merekrut pekerja dari luar daerah, meskipun pekerjaan tersebut sebenarnya dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal.
Hal ini disampaikan oleh Respati, perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Batam, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Batam pada Senin (24/2). Ia menyoroti fenomena di PT Philips Batam yang lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah, padahal pekerjaan yang tersedia hanya membutuhkan keterampilan dasar, seperti operator.
“Kenapa operator harus dari luar daerah? Anak-anak Batam juga bisa mengerjakannya. Apalagi PT Philips adalah perusahaan besar yang menjadi incaran anak muda Batam,” ujar Respati.
Ia juga menyinggung soal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 yang mengharuskan perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal. Namun, kenyataannya perusahaan-perusahaan di Batam tidak mematuhi aturan tersebut.
“Rekrutlah tenaga ahli seperti HRD dan lainnya dari luar, itu tidak masalah. Tapi untuk pekerjaan operator, anak Batam bisa. Tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar daerah,” tambahnya.
Selain itu, Respati juga mengkritisi pelatihan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batam, yang menurutnya tidak memberikan manfaat karena banyak perusahaan di Batam masih merekrut pekerja dari luar daerah.
Angka pengangguran di Batam juga masih tergolong tinggi, dengan tingkat pengangguran mencapai 7,68% pada Agustus 2024. Respati berharap pemerintah, DPRD, dan perusahaan di Batam bisa memperhatikan kebutuhan lapangan kerja bagi anak muda Batam, terutama untuk posisi yang bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.
Wulan (18), seorang lulusan SMK asal Batam, juga mengungkapkan kekecewaannya karena sudah berkali-kali melamar pekerjaan di perusahaan dan pabrik, namun tidak ada balasan. Ia merasa bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Batam semakin sulit.
“Sudah banyak kali melamar, tapi tidak ada yang memanggil. Kalau tidak ada orang dalam, ya sulit dapat kerja,” kata Wulan. Ia juga menambahkan bahwa banyak perusahaan yang memungut biaya tambahan (pungli) dalam proses perekrutan, yang semakin membuatnya khawatir.
Sementara itu, Henita Sitepu, Wakil Manajemen PT Philips, mengakui bahwa perusahaannya memang merekrut 30 pekerja dari Bantul, Yogyakarta. Namun, menurutnya jumlah pekerja dari luar daerah tidak sebanyak yang diberitakan. “Kami sudah merekrut 836 orang dari Batam. Dari data itu sudah jelas bahwa kami mengutamakan anak Batam,” kata Henita.
Henita juga menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan perekrutan di sekolah-sekolah di Batam, namun tidak ada yang memenuhi kriteria perusahaan. “Kami tidak mendapatkan kriteria yang kami butuhkan dari lulusan Batam,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja di Disnaker Batam, Isra Wira Sanjaya, mengungkapkan bahwa PT Philips telah merekrut 166 pekerja lokal sebelum mendatangkan 30 pekerja dari luar daerah. Ia menambahkan bahwa seleksi tenaga kerja dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Anggota DPRD Batam, Dendis, menyatakan bahwa masalah ini berkaitan dengan izin dari pemerintah. “Intinya, kalau mereka mendapatkan izin, berarti parameternya ada di Disnaker Batam,” kata Dendis.
Dengan adanya isu ini, diharapkan ada upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan peluang kerja yang lebih besar bagi anak muda Batam dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah.