Batam, Owntalk.co.id – Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan dibajiri usulan pembangunan dan renovasi gedung serbaguna, saat melaksanakan reses di Fasum RT 1, RW 09, Tiban Kampung, Kelurahan Tiban Lama, Sekupang, Senin (17/2/2025) malam.
“Ini sepertinya banyak yang mengusulkan gedung serbaguna, ada yang belum punya gedung, ada yang atapnya sudah rusak, ada keramiknya sudah hancur. Kami tampung dulu,” ungkap Politisi senior Partai Gerindra Kota Batam ini.
Namun demikian, kata Aweng Kurniawan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perkimtan Kota Batam untuk dilakukan survey di lapangan, dan akan diputuskan mana yang bisa dibantu.
“Hal terpenting yang harus diketahui yakni masalah legalitas lahannya, kalau lahannya belum clear legalitasnya maka tak bisa dibantu dari dana APBD,” ungkap Sekretaris DPC Gerindra Kota Batam ini.
Karenanya, Aweng Kurniawan mengingatkan warga agar lahan fasum atau fasos yang belum memiliki legalitas, agar dilakukan pengurusan dengan berkoordinasi dengan developer terkait atau pihak Lurah dan Camat.
Konsekwensinya, lanjut Aweng, usulan yang tidak bisa ditanggulangi dari Pokir karena legalitasnya tidak jelas atau karena itemnya tidak ada di Dinas, maka akan ditanggulangi dari dana pribadi, tapi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kocek dewan.
Ditempat yang sama, mewakili masyarakat, Ketua LPM Tiban Lama, Gunawan, dalam usulannya meminta agar Wakil Ketua I DPRD Batam dapat memperhatikan gedung serbaguna yang ada di Tiban Kampung.
“Kami mohon perhatian Wakil Ketua I DPRD Batam, pak Aweng Kurniawan terhadap gedung serbaguna di Tiban Kampung, ada yang belum punya, ada juga yang atap dan keramiknya sudah hancur, ” ungkap Ridwan.
Selain gedung serbaguna, lanjutnya, usulan lainnya adalah semenisasi jalan, bantuan pembangunan Masjid dan Musholla, pengadaan seragam ibu-ibu serta lainnya.
Menutup reses di Tiban Kampung, Politisi yang tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto dan pasangan Gubernur Kepri serta pasangan Walikota Batam terpilih, mengingatkan bahwa dana pokir dari DPRD Batam sifatnya terbatas, karenanya akan digunakan berdasarkan skala prioritas.
“Meski saya pimpinan DPRD Batam, namun dana pokir saya juga terbatas, karena yang harus didahulukan kita dahulu. Pada intinya semua dapat, tetapi kita atur waktunya berdasarkan prioritas kebutuhan,” pungkasnya.