Batam, Owntalk.co.id – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan membangun 25 unit rumah layak huni pada tahun 2025. Program ini terdiri dari 15 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan diperbaiki dan 10 unit rumah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibangun dari nol.
Kepala Disperkim Kepri, Said Nursyahdu, mengatakan bahwa jumlah unit yang dibangun terbatas karena anggaran yang tersedia tidak besar. “Jumlahnya memang tidak banyak karena anggaran kita terbatas,” ujarnya pada Kamis (30/1/2025).
Untuk program RTLH, Disperkim Kepri akan memperbaiki 15 unit rumah yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Program ini bertujuan membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Said menjelaskan, penerima bantuan RTLH adalah warga yang berkeluarga, memiliki rumah tidak layak huni di tanah milik sendiri, berpenghasilan di bawah UMK, dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Setiap unit RTLH akan menerima bantuan material bangunan senilai Rp20 juta. Bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan, bukan uang tunai.
Sementara itu, untuk program rumah SPM, Disperkim Kepri akan membangun 10 unit di dua lokasi, yaitu Pulau Dompak di Tanjungpinang dan Serasan di Natuna, masing-masing lima unit. Said menambahkan, rumah SPM di Pulau Dompak diperuntukkan bagi warga terdampak relokasi pembangunan Kepri, sedangkan di Serasan untuk warga korban longsor.
Setiap unit rumah SPM mendapat anggaran sekitar Rp200 juta. Pembangunan dimulai dari fondasi awal.
Selain itu, Disperkim Kepri juga akan membangun prasarana dan fasilitas umum, seperti semenisasi, drainase, lampu jalan, dan sarana air bersih. Proyek-proyek ini didanai melalui alokasi dana pokok pikiran DPRD Kepri.