DPRD Batam Lakukan Sidak Terkait Insiden Buaya Lepas di Pulau Bulan, Minta PT PJK Perbaiki Sistem Keamanan dan Pengawasan

Wakil Ketua I Dprd Batam Aweng Kurniawan bersama Anggota DPRD Batam saat Berdiskusi dengan Pimpinan PT PJK

Batam, Owntalk.co.id – Sebanyak 15 anggota DPRD Kota Batam yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke penangkaran buaya milik PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) di Pulau Bulan, Kelurahan Batu Legong, Kecamatan Bulang.

Kedatangan rombongan disambut oleh pimpinan PT PJK, Toni.Sidak ini dilakukan sebagai respon atas insiden lepasnya sejumlah buaya dari penangkaran, yang telah memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya para nelayan di sekitar kawasan tersebut.

Rombongan DPRD yang terdiri dari anggota Komisi I dan Komisi II meninjau langsung lokasi untuk mengidentifikasi penyebab kejadian sekaligus mengevaluasi sistem keamanan di tempat penangkaran.

“Kami ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan mengetahui jumlah buaya yang lepas dari penangkaran. Selain itu, kami mendesak agar perusahaan segera meningkatkan sistem keamanan guna menjaga keselamatan masyarakat,” ujar Aweng Kurniawan kepada wartawan.

Aweng menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Ia meminta PT PJK bertanggung jawab atas segala dampak insiden ini terhadap masyarakat, termasuk memberikan perhatian khusus jika ada korban akibat kejadian tersebut.

“Perusahaan bahkan belum dapat memastikan berapa jumlah buaya yang telah lepas. Kami menuntut mereka bertindak cepat dan bertanggung jawab sepenuhnya,” tegas Aweng.

Anggota Dprd Batam berfoto bersama usai melakukan sidak di Pulau Bulan

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Anwar Anas, menambahkan, kehadiran DPRD merupakan bentuk tanggapan terhadap pengaduan warga.

“Kami hadir untuk menjawab keresahan masyarakat, memastikan keselamatan mereka, dan mencari solusi yang tepat,” kata Anwar.

Hal senada disampaikan oleh Mustofa, anggota Komisi I DPRD Kota Batam. Ia menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keamanan penangkaran dan menangani dampak lepasnya buaya.

“Kami di sini menindaklanjuti keluhan masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab atas buaya yang lepas, dan kami ingin memastikan sistem keamanan di penangkaran tersebut,” ujar Mustofa.

“Insiden ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Batam, yang berkomitmen mengawal penyelesaian masalah guna mencegah kejadian serupa di masa depan” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *