Karimun, Owntalk.co.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di tiga titik proyek strategis pemerintah daerah Kabupaten Karimun, selasa 03/12/2024.
Sidak tersebut dilaksanakan di proyek pembangunan Gedung Karimun Exhibition Convention Centre (KECC) yang saat ini berubah fungsi menjadi gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan nilai Rp 18 miliar yang direcofusing menjadi kurang lebih Rp 4 miliar yang dianggarkan pada tahun 2023.
Titik ke dua yakni tinjauan proyek pembangunan Gerbang Coastal Area dan Anjungan Kabupaten Karimun dengan nilai Rp 12 miliar yang direcofusing menjadi Rp 3,3 miliar yang dianggarkan tahun 2023.
Kemudian titik ke tiga yakni pembangunan Gedung Dermaga VIP Kabupaten Karimun di depan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dengan nilai Rp 12 miliar yang direcofusing menjadi Rp 3,9 miliar yang dianggarkan pada tahun 2023.
Menurut pantauan, selain Ketua Komisi III Efrizal, sidak tersebut diikuti oleh Sekretaris Komisi III yakni Muhammad Firdaus, serta Anggota Komisi III yakni Sumardi, Eri Januarddin, Abdul Manaf, Timbul Sudiarso, Abdul Razak, Herman Akham, Dedi Jarliostika, dan Febri Hendrita Eka Putri.
Ketua Komisi III, Efrizal mengatakan, bahwa tujuan pihaknya melaksanakan sidak tersebut adalah untuk benar-benar memastikan bergeraknya proyek multi years yang menjadi proyek strategis pemerintah daerah Kabupaten Karimun sebelum pergantian Kepala Daerah tahun 2025 mendatang.
“Jadi hari ini kami langsung bertatap muka dan bertanya kepada pihak kontraktor yang melaksanakan proyek ini, kita juga memastikan apakah akan selesai tepat pada waktunya, menurut keterangan dari para kontraktor, ketiga proyek tersebut akan diupayakan selesai hingga akhir tahun 2024,” kata Efrizal
Kata Efrizal, pihaknya melihat ketiga proyek tersebut yang saat ini sudah berjalan diatas 50 persen.
“Untuk presentasi proses pembangunan kita melihat rata-rata sudah jalan hingga 70 persen, namun yang kita pikirkan juga terkait biaya penyelesaian yang memang saat ini belum bisa diterima sepenuhnya oleh para kontraktor karena yang kita utamakan terlebih dahulu yakni gaji honorer dan tunjangan kinerja (tukin)PNS,” ujar Efrizal
Meski pemerintah saat ini sedang memprioritaskan gaji honorer dan tunjangan kinerja PNS di tahun 2025, namun Efrizal mengatakan pihaknya tetap akan memperhatikan nasib kontraktor yang memang berkorban dengan memakai modal sendiri.
“Semoga para kontraktor bisa terus bersemangat, meski sudah mengajukan namun belum ada jawaban, tapi pasti seiring berjalan waktu kita akan anggarkan dan mudah-mudahan tidak terjadi defisit sehingga kita bisa perjuangkan,” kata Efrizal
Menurut Efrizal, pihaknya sangat prihatin dengan keadaan keuangan yang begitu signifikan. Pendapatan daerah dan dana salur dari pusat ini sangat signifikan.
“Artinya dengan adanya proyek seperti ini kita terlalu mendesak padahal kita masih banyak keperluan yang lain, namun kita pastikan bahwa tahun 2025 APBD murni yang kita anggarkan tersebut akan kita fokuskan untuk gaji honorer dan tunjangan PNS serta tunda bayar, ” tutur Efrizal.
Dalam tupoksinya, mitra kerja Komisi III yakni Asisten Administrasi Umum, Bagian Administrasi, Pembangunan, Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, PLN, Pos dan Telkom.