Batam, Owntalk.co.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk, mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta penataan ulang kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Surat yang dikirim pada 13 November 2024, dengan nomor 335/KADIN-BTM/KT/XI/2024, menyampaikan permintaan agar Kepala BP Batam ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi menilai, penunjukan kepala BP Batam tidak seharusnya bergantung pada jabatan politis daerah atau berstatus ex-officio, melainkan harus diisi oleh seorang profesional yang kompeten.
Dalam surat tersebut, Kadin Batam mengusulkan agar kelembagaan BP Batam kembali mengacu pada Undang-Undang Pembentukan Daerah Kota Batam Nomor 53 Tahun 1999, Pasal 21, yang mengatur hubungan kerja otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Jadi mengungkapkan bahwa setelah BP Batam berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU), banyak terjadi benturan kepentingan di lapangan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum serta mengganggu keamanan dan kenyamanan dunia usaha di Batam.
Usulan Kepala BP Batam Ditunjuk Langsung oleh Presiden “Kadin Batam mengusulkan agar BP Batam kembali seperti awalnya, di mana Kepala Otorita Batam sebaiknya seorang profesional yang ditunjuk langsung oleh Presiden,” ujar Jadi. Ia menambahkan bahwa penataan ulang ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing BP Batam, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada pengusaha, tanpa terlibat dalam aktivitas bisnis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Evaluasi ini, lanjut Jadi, sangat penting mengingat saat ini BP Batam memiliki peran ganda sebagai pemilik aset, regulator, operator, dan eksekutor. “Keberadaan BP Batam seharusnya independen, bukan seperti sekarang di mana BP Batam seakan-akan juga menjadi pengusaha. Status ex-officio harus dibatalkan,” tegasnya.