Batam, Owntalk.co.id – Ratusan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Batam dan warga Teluk Bakau berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam pada Senin (28/10) siang.
Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam proses pembebasan lahan di Teluk Bakau yang melibatkan PT. Citra Buana Prakarsa.
Aksi damai yang dimulai dari Harbourbay dan Kodim ini berlanjut ke kantor DPRD Kota Batam. Para demonstran membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka.
“Kami menuntut DPRD untuk memanggil Direktur Lahan BP Batam dan Pimpinan PT. Citra Buana Prakarsa untuk menunjukkan legalitas pembebasan lahan di Teluk Bakau,” tegas Simeon Senang, ketua PMKRI Cabang Batam.
Selain itu, mereka juga meminta DPRD untuk turun langsung ke Teluk Bakau untuk melihat kondisi masyarakat dan permasalahan yang mereka hadapi.
“DPRD harus memperhatikan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi di Teluk Bakau,” ujar Simeon.
Berikut 4 poin tuntutan PMKRI Cabang Batam bersama masyarakat Teluk Bakau kepada DPRD Kota Batam :
1. Memanggil Direktur Lahan BP Batam dan Pimpinan PT. Citra Buana Prakarsa untuk menunjukkan legalitas pembebasan lahan di Teluk Bakau.
2. Turun langsung melihat persoalan yang terjadi di masyarakat Teluk Bakau.
3. Memberikan perhatian terhadap ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi di Teluk Bakau.
4. Menjalankan tugas dan fungsi anggota Dewan yang sudah diamanatkan oleh masyarakat Kota Batam.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Batam dan warga Teluk Bakau hari ini mendapatkan tanggapan positif dari anggota Komisi I DPRD Kota Batam, M. Fadhli.
Dalam pertemuan tersebut, M. Fadhli menyatakan bahwa DPRD akan segera melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah menerima surat resmi dari warga Teluk Bakau.
“Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh PMKRI dan warga. Segera setelah surat dari warga masuk, kami akan agendakan RDP untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut,” ujarnya..
M. Fadhli menekankan pentingnya dialog antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan solusi yang adil.
“Saya berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan,” ungkapnya.
Dengan respon positif dari DPRD, warga Teluk Bakau dan PMKRI Batam berharap langkah ini menjadi awal dari penyelesaian yang lebih baik terkait isu pembebasan lahan dan ketimpangan sosial yang mereka hadapi.