Jakarta, Owntalk.co.id – Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan penyesuaian dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi BBM hanya dinikmati oleh golongan yang benar-benar membutuhkan, sementara kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkannya.
“Golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar Rachmat dalam siaran pers yang dilansir laman resmi Kemenko Marves pada Jumat (13/9/2024).
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap tekanan ekonomi kelas menengah dalam penyesuaian subsidi ini.
Pemerintah berencana menyediakan BBM bersubsidi berkualitas lebih tinggi dengan kandungan sulfur rendah, tanpa menaikkan harga.
Rachmat menegaskan, rencana ini ditujukan untuk memberikan akses yang lebih baik dan bersih kepada masyarakat tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan.
“BBM rendah sulfur akan disediakan dengan harga yang tetap, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat BBM yang lebih bersih dan berkualitas,” jelasnya.
Meski belum dapat membeberkan detil kebijakan yang sedang disusun, Rachmat mengungkapkan bahwa akan ada jenis kendaraan tertentu yang tidak lagi berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Berdasarkan asumsi yang dilaporkan di media, kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1400cc kemungkinan tidak akan menjadi penerima subsidi.
“Peraturan ini diperkirakan hanya berdampak pada kurang dari 7 persen populasi kendaraan,” tambah Rachmat.
Rachmat juga menjelaskan sejumlah alasan yang mendasari kebijakan penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran.
Pertama, dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp 119 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh golongan yang benar-benar membutuhkan.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat tidak optimal jika subsidi ini dinikmati oleh mereka yang tidak seharusnya,” ujar Rachmat.
Kedua, peningkatan anggaran subsidi BBM bukanlah solusi jangka panjang yang bijak. Risiko penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran semakin tinggi, sehingga perlu ada pembatasan yang lebih ketat.
Di sisi lain, polusi udara yang semakin memburuk menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Langkah strategis untuk menyediakan BBM rendah sulfur secara lebih masif dinilai sebagai salah satu solusi utama dalam mengatasi masalah lingkungan ini.
“Kita harus mengambil langkah untuk mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan dan tepat sasaran, demi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” pungkas Rachmat.