Jakarta, Owntall.co.id – Dalam langkah tegas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mengeluarkan surat instruksi yang memperjelas larangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel.
Surat resmi tersebut, bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024, mempertegas kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021.
“Merujuk pada Surat Edaran PBNU Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 20 September 2021, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC) tetap berlaku hingga saat ini,” demikian isi surat edaran tersebut, Sabtu (20/7).
Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menegaskan kembali bahwa kebijakan tersebut tetap dipegang teguh oleh PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya.
“Kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti AJC sudah diterbitkan pada kepengurusan PBNU periode sebelumnya, dan sampai saat ini belum pernah dicabut atau direvisi,” ujar Amin.
Langkah PBNU ini juga dipicu oleh kabar tentang lima tokoh Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, tanpa sepengetahuan PBNU.
Amin menjelaskan, “PBNU sekarang hanya menegaskan kembali, me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga badan otonom, lembaga-lembaga di lingkungan NU, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan madrasah, bahwa mereka masih terikat dengan keputusan PBNU.”
Ketika ditanya mengenai konsekuensi bagi pelanggar surat edaran ini, Amin mengatakan bahwa PBNU akan terus melakukan pembinaan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Nanti akan ada pembinaan,” tutupnya.
Langkah tegas ini menunjukkan komitmen PBNU dalam menjaga prinsip dan kebijakan organisasi terkait hubungan dengan lembaga internasional yang berafiliasi dengan Israel, memastikan semua anggotanya mematuhi dan menghormati kebijakan tersebut.