Jakarta, Owntalk.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggratiskan sekolah swasta sebagai langkah mengatasi polemik daya tampung yang terjadi saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dorongan ini diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda pada Sub Koordinator Data dan Monev, Bagian Perencanaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Benjamin Sibarani.
Dalam jumpa pers Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB Tahun 2024/2025 di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan, Jumat (21/6), Benjamin menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan.
“Permasalahan utama saat PPDB adalah daya tampung yang berkurang. Kita dorong pemerintah daerah untuk menggratiskan juga sekolah swasta. Bukan hanya sekolah negeri, tetapi swasta juga harus kita dorong agar warga negara dapat bersekolah,” kata Benjamin.
Sebagai contoh, Benjamin menyebutkan bahwa sudah ada 146 sekolah swasta di Tangerang yang digratiskan. Kebijakan serupa juga dilaksanakan di beberapa sekolah swasta di Semarang.
Langkah ini menunjukkan keberhasilan dan dampak positif yang diharapkan dapat diterapkan di seluruh Indonesia.
Selain itu, Benjamin menekankan pentingnya pemda melakukan penghitungan terhadap anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.
“Kita harus mengetahui berapa jumlah anak yang akan bersekolah di tingkat SMP dan SMA.
Dengan data yang jelas, pemerintah daerah bisa merencanakan berapa jumlah SD, SMP, dan SMA yang perlu dibangun,” jelas Benjamin.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah daya tampung sekolah yang sering menjadi polemik saat PPDB, sekaligus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk bersekolah tanpa terkendala biaya.