Batam, Owntalk.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, secara resmi membuka Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2023 yang berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau selama dua hari, 18 hingga 19 Desember 2023, di Radison Golf & Convention Centre Sukajadi Kota Batam, pada hari Senin (18/12).
Dengan tema “Advancing Blue Economy Innovation and Collaboration,” kegiatan ini bertujuan menghasilkan ide, terobosan, dan gagasan dalam pembangunan ekonomi biru, menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang bernilai tinggi, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan.
Suharso Monoarfa memproyeksikan nilai tambah ekonomi berbasis perairan atau ekonomi biru mencapai USD30 triliun pada tahun 2030.
Hal ini dipengaruhi oleh posisi strategis wilayah perairan Indonesia sebagai jalur lalu lintas internasional melalui tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia, termasuk Natuna Selat Malaka, Teluk Cendrawasih, dan Selat Capalulu.
“Saat potensi-potensi ini dioptimalkan, ekonomi biru akan meningkatkan efektivitasnya dengan memberikan perlindungan habitat dan biodiversitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung investasi laut berkelanjutan,” ungkap Suharso.
Meski begitu, implementasi ekonomi biru menghadapi tantangan. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Indonesia Blue Economy Roadmap Edisi II dengan empat pilar utama, yaitu mengamankan laut yang sehat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, serta menciptakan lingkungan yang mendukung secara keseluruhan.
Sebagai bagian dari IDF 2023, Kementerian PPN/Bappenas juga meluncurkan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau untuk pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan, dan pemerataan antar kabupaten/kota.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyatakan bahwa provinsi ini sangat tepat menjadi tuan rumah IDF 2023, mengingat potensi kelautan yang luas.
Kepulauan Riau terus memanfaatkan potensi kelautan dan kemaritiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk pengembangan pariwisata dan industri berbasis maritim.
“Di antaranya, pengembangan potensi pariwisata, termasuk di dalamnya ada kawasan ekonomi khusus pariwisata dan halal wisata di Pulau Penyengat Tanjungpinang. Juga ada industri berbasis maritim yang saat ini jumlahnya telah mencapai 256 industri dan tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri” kata Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepri tambah Ansar, juga senantiasa berkolaborasi bersama pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan potensi kemaritiman, khususnya dalam pemenuhan konektivitas antar wilayah seperti, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, dan juga pembangunan jembatan Batam-Bintan.
“Termasuk di dalamnya, pembangunan highway integrated Batam-Bintan-Tanjungpinang, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam dan Pulau Bintan, ” tegasnya.
Menurutnya, hasil dari pelaksanaan IDF Tahun 2023 ini, akan mampu mendorong transformasi ekonomi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Yang juga akan membantu mewujudkan narasi visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Yakni Kepulauan Riau yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan Berbasis Maritim dan Budaya Melayu” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, juga menyampaikan sambutan dari Jakarta, sementara Prof. Jae Hoon Lay memberikan Kuliah Umum tentang Technology and Innovation for Blue Economy Transformation, diikuti oleh Diskusi Panel Tingkat Tinggi Blue Economy Development dengan narasumber Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.