Jakarta, Owntalk.co.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya, menegaskan urgensi literasi keagamaan dalam konteks keberagaman masyarakat global.
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, dalam keterangan resminya saat membuka konferensi tersebut di Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023), menyampaikan bahwa tujuan konferensi ini adalah meningkatkan kesadaran dan diskusi mengenai pentingnya kolaborasi multipihak yang didasari oleh saling menghargai antarumat beragama.
“Konferensi ini, bekerjasama dengan Leimena Institute, membahas tema ‘Martabat Manusia dan Supremasi Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif’ dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75,” ungkap Yasonna.
Pada kesempatan tersebut, Yasonna menekankan pentingnya kebebasan beragama di Indonesia, sebuah negara yang sangat beragam.
Ia mencatat bahwa sementara keberagaman menjadi kekayaan, keberadaan pihak intoleran dan radikal tidak dapat diabaikan.
Dalam upaya menjaga kebebasan beragama, Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
Yasonna menyebut regulasi ini bertujuan memperkuat harmoni dan persatuan antar umat beragama di Indonesia.
Menyoroti hubungan antara kebebasan beragama dan perdamaian dunia, Yasonna menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai jaminan dan penghormatan terhadap setiap warga negara.
“Upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat regulasi yang mendukung prinsip ini,” tegasnya.
Sebagai negara yang beragam budaya, agama, dan suku, Indonesia secara aktif mendorong dialog antarumat beragama, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Yasonna berharap bahwa konferensi ini dapat menjadi forum berbagi pandangan dan pengalaman untuk memajukan literasi keagamaan lintas budaya dan meningkatkan martabat manusia.
“Indonesia, sebagai contoh toleransi keberagaman, dapat memimpin sebagai komunitas internasional yang menghargai inklusivitas dan toleransi beragama,” ungkap Yasonna.