Gelar IHD 2023, BPJPH Dorong Harmonisasi Standar Halal Global

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham membuka The 5th International Halal Dialogue (IHD) 2023, di Jakarta. (Dok; Istimewa/Humas Kemenag)

Jakarta, Owntalk.co.id – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham, menyatakan harapannya bahwa The 5th International Halal Dialogue (IHD) 2023 akan menjadi panggung untuk mengharmonisasi standar halal secara global.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengungkapkan harapannya saat acara IHD 2023 yang diselenggarakan sebagai bagian dari 10th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 yang digelar oleh Bank Indonesia pada Rabu (25/10/2023).

IHD 2023 mengusung tema “Establishing New Market Opportunity from ASEAN to Global Halal through Cooperation and Harmonization of Halal Standard.”

Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa upaya harmonisasi standar halal secara global adalah kunci penting dalam mewujudkan sinergi dalam pengembangan pasar halal internasional.

IHD 2023 menjadi bagian dari inisiatif Pemerintah Indonesia, melalui BPJPH, dalam memainkan peran sentral dalam memperkuat sinergi global dalam Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai global halal hub terbesar pada tahun 2024.

“Sinergitas itu juga menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai global halal hub terbesar di dunia pada 2024 mendatang,” imbuhnya.

IHD 2023 dihadiri oleh berbagai lembaga halal, asosiasi, universitas, peneliti, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan halal dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Forum IHD 2023 bertujuan untuk menjelajahi peluang baru dalam ekosistem halal, baik pada tingkat ASEAN maupun internasional. Fokus utamanya adalah pada penguatan kerja sama JPH, salah satunya melalui harmonisasi standar halal global.

Aqil Irham juga mencatat transformasi dalam sertifikasi halal di Indonesia dari yang awalnya bersifat sukarela menjadi wajib, serta dari organisasi masyarakat menjadi kewenangan negara.

Transformasi ini sesuai dengan perkembangan positif dalam industri halal global, terutama dalam sektor makanan, minuman, fesyen, kosmetik, farmasi, pariwisata, media, rekreasi, dan jasa keuangan.

Aqil Irham menjelaskan bahwa minat dunia dalam mengembangkan industri halal semakin meningkat, dengan lebih banyaknya permintaan kerja sama internasional JPH dari berbagai lembaga halal luar negeri kepada BPJPH.

“Saat ini, sudah ada setidaknya 115 lembaga sertifikasi halal dari 40 negara yang mengajukan akreditasi dan kerja sama yang saling mengakui standar halal,” kata Aqil.

Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa gelaran IHD 2023 memiliki empat urgensi bagi BPJPH. Pertama, forum ini menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran global dalam menciptakan kolaborasi yang lebih baik di antara berbagai pemangku kepentingan halal di tingkat global.

Kedua, IHD 2023 adalah kesempatan untuk menyosialisasikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam implementasi regulasi JPH, terutama dalam penerapan sertifikasi halal yang wajib mulai berlaku pada 17 Oktober 2024.

Aqil Irham juga menyebut urgensi ketiga, yaitu memperkuat sinergi dan kerja sama JPH secara internasional melalui harmonisasi standar halal global. Terdapat keyakinan bahwa standar global akan memungkinkan kerja sama internasional JPH untuk berjalan lebih efisien dan efektif.

Keempat, BPJPH berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kerja sama internasional dalam penyelenggaraan JPH dapat diwujudkan secara nyata, memberikan dampak positif yang signifikan pada industri dan nilai ekonomi produk halal yang menguntungkan semua pihak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *