Batam, Owntalk.co.id – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra bagian Utara (Sumbagut) memastikan Stok LPG untuk kepri aman dan tidak ada pengurangan. Hal tersebut di jelaskan saat Media Briefing Proses Bisnis Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Kepri.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra bagian Utara (Sumbagut), Susanto August Satria menuturkan, pihaknya memastikan tidak ada pengurangan maupun penghentian pasokan LPG di Kota Batam. Pihaknya juga menyebut masyarakat tidak perlu khawatir soal hal tersebut.
“Jadi tidak ada itu pengurangan pasokan ataupun penghentian pasokan. Informasi soal pengurangan tersebut tidak betul. Pasokan gas LPG dalam keadaan aman dan tersedia untuk Kota Batam,” ungkapnya saat di Ballroom Aston Hotel Thamrin pada, Kamis (12/10/2023).
Satria melanjutkan, saat ini hanya ada satu Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang sedang dalam perbaikan pemeliharaan dari tiga yang melayani LPG di Batam.
“Jadi, yang 1 SPBE ini pelayanannya dialihkan ke 2 SPBE yang sisanya ini. Artinya, disitulah diperlukan penyesuaian-penyesuaian pendistribusian,” ujarnya.
Lalu, kata dia, pihaknya juga menambah jam kerja dari yang semestinya penyaluran sampai pukul 07.00 WIB menjadi pukul 23.00 WIB masih melakukan pembongkaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar kebutuhan LPG di Kota Batam.
“Di hari Minggu juga, dari yang biasa libur itu tetap bekerja mendistribusikan ke pangkalan,” pungkasnya.
Satria juga mengingatkan, masyarakat jangan panik dan khawatir bila petugas meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli LPG di pangkalan. Pasalnya di Kota Batam dan wilayah Sumbagut sudah memberlakukan program subsidi tepat elpiji 3 kilogram.
“Jadi yang membeli gas elpiji 3 kg ke pangkalan, nanti akan ditanyakan NIK-nya. Lalu nanti oleh pangkalan akan diinput datanya di Merchant App MyPertamina, nah masyarakat tidak perlu khawatir, panik dan lain-lain, hanya sebutkan NIK-nya,” jelansya.
Satria menyebut, ketika sudah terdata di Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai keluarga penerima manfaat bisa diteruskan. Namun bila belum, masih tetap dilayani dan dicatat secara digital sehingga pangkalan tersebut memiliki data base digital.
“Sekali saja sudah langsung tercatat, bukan berarti jadi ribet. Kemana-mana bawa KK, kemana-mana bawa KTP, tidak begitu,” katanya sembari tersenyum kecil.
Perlu diketahui, sejak per tanggal 1 Januari 2024 kemarin, Pemerintah sudah menerapkan ketentuan hanya pembeli terdaftar dan menunjukkan KTP yang dapat membeli elpiji melon.
Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah terkait gas elpiji bisa tepat sasaran.
Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji mengungkapkan, untuk menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah telah memulai melakukan pendataan.
kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Nomor 38 Tahun 2019, elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang digunakan untuk memasak, diperuntukkan bagi nelayan sasaran, dan petani sasaran.