Batam, Owntalk.co.id – Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-kota Batam menggelar aksi damai di kompleks Wellcome To Batam (WTB), Kamis (7/9/22023).
Aksi ini berlangsung sebagai respons terhadap berkembangnya isu kekerasan yang dialami oleh masyarakat Rempang-Galang yang disebabkan oleh aparat gabungan di Barelang.
Para mahasiswa ini menyoroti peran Walikota dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendesak Muhammad Rudi untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Walikota Batam.
Koordinator umum aksi, Andreas B Senay (Kampus UNRIKA), menyatakan bahwa aliansi mahasiswa ingin mengukur tingkat kepedulian pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, terhadap masyarakat Rempang-Galang.
“Kami ingin melihat sejauh mana perhatian DPRD, Walikota, dan Gubernur terhadap rakyatnya. Setelah itu, Aliansi Mahasiswa akan berkoordinasi untuk melakukan tindakan lebih lanjut,” ujar Andreas.
Beberapa tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa se-kota Batam terkait situasi di Rempang-Galang antara lain:
- Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam mengutuk keras tindakan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dianggap tidak berperilaku humanis terhadap masyarakat Rempang-Galang pada tanggal 7 September 2023, yang berdampak buruk terutama pada anak-anak yang belum cukup umur.
- Mendesak DPRD Kota Batam, Walikota Batam, DPRD Provinsi, dan Gubernur Kepulauan Riau untuk bersuara dan mengutuk tindakan yang telah terjadi, yang dinilai melanggar prosedur operasional standar (SOP), termasuk proses belajar para siswa yang menjadi korban.
- Menuntut pengunduran diri Walikota Batam, H. Muhammad Rudi, karena dianggap telah kehilangan perannya sebagai pelindung hak-hak masyarakat. Hal ini merujuk pada UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan UUD nomor 23 Tahun 2014 pasal 60 tentang tugas seorang Walikota.
- Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam akan melakukan aksi lebih besar lagi untuk mendesak DPRD Kota Batam dan Provinsi, serta Walikota dan Gubernur untuk mengakui tanggung jawab mereka sebagai pemimpin masyarakat Batam di Kepulauan Riau (Kepri).
Korlap Aliansi Mahasiswa (Kampus Politeknik Negeri Batam) Irwanda Gultom mengungkapkan bahwa tuntutan ini tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan.
Selain dari keempat tuntutan tersebut, mahasiswa juga berharap agar pemerintah memberikan informasi yang lebih edukatif kepada masyarakat terkait pengembangan pulau Rempang-Galang, serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif.
“Aktivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Kami berharap pemerintah, bersama dengan BP Batam, dapat turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat, memberikan informasi tentang perkembangan Rempang-Galang, dan memberikan edukasi agar masyarakat dapat menyaring isu-isu yang muncul dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Irwanda.
Aksi damai ini berlangsung selama sekitar 30 menit tanpa adanya pengawalan dari aparat kepolisian. Setelah membacakan keempat tuntutan mereka, para mahasiswa membubarkan diri. (AS)