Jakarta, Owntalk.co.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sudah menyiapakan langkah-langkah konkret, terkait dengan kontrol implementasi program kesehatan dan pelayanan masyarakat.
Menkes Budi saat diskusi “UU Kesehatan Transformasi Strategis Bagi Indonesia” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (17/7/2023) mengatakan langkah konkrit yaitu salah satunya Rencana Induk Kesehatan.
Hal itu penting untuk dilakukan agar rencana dan program lima tahunan Kementerian Kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat. Ia menjelaskan kematian ibu dan anak tinggi.
“Itu semua puskesmas janganlah hanya USG 20 persen, kalau bisa 100 persen puskesmas punya USG. Sedangkan stunting tinggi perlu ditimbang di posyandu, tetapi nyatanya timbangannya dibagi hanya di 10.000 puskesmas,” kata Budi.
Selain itu imunisasi perlu ditingkatkan dan harus by neme dan by address. Menurutnya dengan adanya Rencana Induk Kesehatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan program layanan kesehatan bermuara pada hasil yang dicapai.
Terkait reformasi sistem kesehatan yang selama ini belum terintegrasi dengan baik, menurutnya selama ini masih banyak persoalan terkait aliran dana yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga.
Hal itu yang menjadi salah satu penyebab implementasi program yang tidak maksimal. Menkes Budi mencontohkan antara kementerian dan lembaga banyak overlap. Kemenkes dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.
Untuk menurunkan stunting kewenangan PUPR dalam membangun jamban. Kemudian untuk bantuan social merupakan kewenangan Kementerian Sosial dan terkait ilmu seputrar pernikahan yaitu Kementerian Agama.
“Butuh tablet tambah darah, ada di Kementerian Kesehatan. Karena itu, reformasi sistem kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas dalam rangka mengintegrasikan pelayanan dan implementasi program yang efektif,” kata Budi.