Jakarta, Owntalk.co.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan tercatat dalam periode 23-24 Maret 2023 terdapat 21 total laporan atau pengaduan yang diterima pihaknya setelah membuka layanan bagi pedagang pakaian bekas impor ilegal.
Laporan tersebut terdiri dari 17 laporan terverifikasi dan empat laporan tanpa identitas yang tidak terverifikasi. Menteri Teten menjelaskan ada 12 produsen lokal dalam negeri yang sudah siap membantu mensubstitusi para pedagang.
“Sementara khusus untuk e-commerce kita tidak akan kasih ampun harus ditutup dan di-takedown. Tetapi kalau pedagang kecil masih bisa kami tolerir,” kata Teten pada Senin (27/3/2023).
Berdasarkan laporan tersebut, pengaduan paling banyak datang dari wilayah Jawa Barat enam laporan, DKI Jakarta enam laporan, Riau satu laporan, DI Yogyakarta satu laporan, Sulawesi Utara satu laporan, Sulawesi Selatan satu laporan, dan Banten satu laporan.
Beberapa di antara laporan mengadukan pedagang pakaian bekas impor pada platform digital (e-commerce), memohon solusi karena tidak dapat berjualan akibat larangan itu.
Kemudian permohonan fasilitasi untuk bertemu produsen fesyen lokal pengganti barang impor pakaian bekas, dukungan kepada Kemenkop UKM, dan siap membantu report akun social commerce (TikTokShop) pakaian bekas impor, serta laporan modus impor pakaian bekas di Batam.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) membuka layanan hotline bagi pelaku usaha yang terdampak pelarangan impor pakaian bekas ilegal.
Saluran Pengaduan di nomor 0811-1451-587 (khusus pesan teks WhatsApp) dan nomor telepon 1500-587 (beroperasi saat jam keria pada Senin-Jum’at pukul 08.00-16.00 WIB) atau dengan melaporkan lewat saluran link https://linktr.ee/kanalkemenkopukm