Jakarta, Owntalk.co.id – Kementerian PPN/Bappenas sedang berusaha untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder, mitra pembangunan, dan perguruan tinggi dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Fokus perencanaan jangka panjang kali ini adalah memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia agar menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang dikelilingi oleh lautan perlu memaksimalkan karakteristik utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Untuk mewujudkan visi besar menjadi negara maritim, diperlukan transformasi kultural dan struktural yang mencakup transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut sebagai halaman depan, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari, serta transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur distribusi penting dan perdagangan internasional.
Suharso menambahkan bahwa maritim bukan hanya satu sektor, tetapi diperlukan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pendekatan terestrial dan maritim secara terintegrasi.
Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan secara optimal ruang dan seluruh sumber dayanya secara berkelanjutan, dengan leading-sector yang berbasis kelautan. Seminar Penjaringan Masukan Visi RPJPN 2025-2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diadakan di Gedung Bappenas pada Senin (20/3/2023).