Batam, Owntalk.co.id – BP Batam kembali mangkir dalam undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kota Batam. Padahal, semestinya kehadiran BP Batam sangat ditunggu untuk memastikan persoalan UWTO yang sedang dibahas.
DPRD kota Batam mengundang warga RW 22, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong bersama dengan BP Batam untuk membahas persolan kesulitan bayar WTO atas lahan yang ditempati.
Warga tersebut mengadukan sulitnya membayar UWTO pada lahan yang sudah diberikan sertifikat gratis oleh Presiden Jokowi.
Kata dia, warga sudah datang ke BP Batam untul membayar WTO. Akan tetapi tak bisa tanpa alasan yang jelas. Cak Nur, sapaan akrabnya, sudah mengundang BP Batam untuk dimintai kejelasan. Akan tetapi yang bersangkutan tak hadir mengikuti RDP tersebut.
“Mereka (warga) nggak tau harus berbuat apa. Kalau ada kekurangan itu seyogyanya dari BP Batam yang mengarahkan,” katanya.
Cak Nur pun menyarankan agar BP Batam menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi ke warga. Juga BP Batam harus jemput bola, sebab WTO masuk dalam pendapatan.
“Saya agak kaget dan heran, ini orang bayar WTO untuk pendapatan, kok, nggak bisa. Solusinya, warga jangan disibukkan lagi, lah. Hilir mudik disuruh ke BP Batam, jadi kasian mereka. Saya imbau BP Batam menjemput bola, cek ke lokasi supaya diproses hingga di bayar,” ujarnya.
Dia juga memastikan jika lahan tersebut tak ada masalah. Kata dia, BP Batam hanya menyesuaikan saja persyaratan apa yang kurang.
“Lahan tersebut clear. Tidak ada masalah. Saya pastikan itu. Mereka warga datang dengan membawa permohonan pembayaran WTO. BP Batam tinggal menyesuaikan saja persyaratan apa yang kurang, jadi warga nanti tinggal melengkapi. Orang mau bayar malah diginikan. Nanti disalahkan masyarakat yang tak membayar,” pungkasnya.