Tanjungpinang, Owntalk.co.id – Pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) yang akan jadi jembatan terpanjang di Indoneia akan dimulai dengan Prakualifikasi pada 2023 dan pembangunan fisik dimulai di 2024. Keputusan pemerintah itu sejalan dengan program Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan Kepulauan Riau sebagai Kawasan Strategis Perekonomian Nasional (KSPN).
”Sebagai kawasan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menjadi Kawasan Strategis Perekonomian Nasional, tentu saja Kepri harus didukung dengan berbagai infrastruktur penunjang yang memadai. Jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia. Ikonik dan usefull bagi masyarakat Kepri dan tentu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia,” kata Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Minggu, 29/1/2023.
Bentangan jembatan Babin mencapai 14,74 kilometer yang akan menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tanjung Sauh, dan Pulau Bintan itu akan segera diwujudkan. Dibangunnya jembatan Batam-Bintan itu, kata Ansar Ahmad, sejalan dengan program pemerintah pusat yang akan menjadikan Kepulauan Riau sebagai KSPN. Ansar yakin, jembatan Babin itu tidak hanya mimpi bagi masyarakat Kepri, tetapi juga impain besar bagi seluruh bangsa Indonesia.
”Kepri ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Dengan adanya jembatan ini, tentu akan menambah kewibawaan bangsa kita domaga negara-negara tetangga tersebut. Kita semua selalu berbicara lantang bahwa negara kita adalat negara yang besar dan kaya, maka inilah saatnya kita menunjukkan kebesaran dan kekayaan negara kita. Karena dengan adanya infratrusktur yang baik di daerah perbatasan akan menambah kewibawaan bangsa dihadapan negara-negara lain,” ucap Ansar Ahmad.
Kita sudah berusaha, kita juga sudan berdoa, semoga saja mimpi kita bersama ini bisa segera wujudkan. Apalagi kita lihat pemerintah pusat juga cukup serius dengan proyek ini. Pemerintah pusat telah mendapatkan dana pinjaman dari AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) untuk menopang peadanaan proyek jembatan Batam-Bintan senilai US$300 juta atau setara Rp4,4 triliun.
Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau.
Secara manfaat, dibangunnya jembatan Batam-Bintan memudahkan mobilitas kendaraan, barang, orang dan jasa perdagangan dari kedua pulau, bahkan wilayah berdekatan. Dimana, kata Ansar, pada muaranya adalah menghidupkan perekonomian masyarakat yang kemudian berdampak juga kepada daerah-daerah lain disekitarnya.
”Kita sudah berusaha, kita juga sudan berdoa, semoga saja mimpi kita bersama ini bisa segera wujudkan. Apalagi kita lihat pemerintah pusat juga cukup serius dengan proyek ini. Pemerintah pusat telah mendapatkan dana pinjaman dari AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) untuk menopang peadanaan proyek jembatan Batam-Bintan senilai US$300 juta atau setara Rp4,4 triliun,” jelas Ansar Ahmad.
Jika sudah selesai dibangun, jembatan itu kemudian akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia yaitu mencapai 14,74 kilometer. Dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, proyek ini juga termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dikutip dari bisnisindonesia.id, bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) Jembatan Batam-Bintan tengah melakukan percepatan atas proyek tersebut bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa proyek Jembatan Batam-Bintan termasuk dalam daftar proyek KPBU pada tahun ini. Investasi untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan mencapai Rp14,74 triliun.
Jembatan Batam-Bintan direncanakan akan dibangun sepanjang 14,74 Km dengan pembagian 7,98 km untuk porsi KPBU (Pulau Bintan-Pulau Tanjung Sauh) dan 6,76 Km untuk porsi dukungan pemerintah (Pulau Tanjung Sauh-Pulau Batam) yang akan bersumber dari pinjaman luar negeri.
Saat ini, sedang dilakukan review kajian lalu lintas oleh PT PII terkait dengan minimum revenue guarantee (MRG) untuk memitigasi risiko arus lalu lintas yang tidak sesuai dengan proyeksi pada saat awal operasi. Berdasarkan laporan yang disampaikan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam RDP dengan Komisi V DPR pada Selasa (24/1/2023), proyek tersebut saat ini memasuki tahap finalisasi final business case (FBC).
Lalu, berikutnya akan dilakukan penandatanganan MoU atas pembagian tugas dan tanggung jawab antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Prakualifikasi proyek tersebut ditargetkan bakal dilakukan pada kuartal III/2023. Rencananya jembatan dengan total panjang 14,74 kilometer ini akan terbagi menjadi 7,68 jembatan dan 7,06 jalan tol.
Berdasarkan informasi pada laman resmi Kemenkeu, proyek Jembatan Batam-Bintan diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi biaya logistik antara Pulau Batam dan Pulau Bintan. Selain itu juga dapat mengefisiensikan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah di Kepulauan Riau tersebut. (*)