Tanjungpinang, Owntalk.co.id – Kepri berhasil menduduki peringkat pertama Provinsi dengan realisasi belanja APBD se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 di angka 96,54 persen.
Hal itu berdasarkan data per 29 Desember 2022 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri dan dibacakan daftarnya oleh Wamendagri John Wempi Wetipo pada akhir Rakor Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (02/01).
Pemprov Kepri mengalami peningkatan dari capaian tahun lalu dan sampai akhir tahun 2021, saat itu pun realisasi belanja Pemprov Kepri masuk 5 besar, hingga mencapai angka 94,52 persen. Dan Kepri berada di bawah Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara menyampaikan apresiasinya kepada para pemimpin OPD, ia juga menyebut, rapat evaluasi APBD yang diinisiasi oleh Gubenur Ansar secara rutin dan berkala telah dilaksanakan sepanjang tahun menjadi salah satu kunci pencapaian ini.
“Untuk itu, jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat dan tepat” ujar Adi.
Di sisi lain, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS Kepri di hari yang sama, Provinsi Kepulauan Riau, yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan Desember sebesar 5,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022.
Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se Sumatera setelah Bangka Belitung dan Lampung y.o.y di Bulan Desember ini.
“Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau yakni Operasi Pasar Murah di Kota Batam dilakukan sebanyak 8 kali (Pemprov Kepri 5 kali & Pemkot Batam 3 kali), di Kota Tanjungpinang dilaksanakan 1 kali dan di Kabupaten Lingga sebanyak 2 kali, Melakukan koordinasi Rapat TPID di Kota Batam, Tanjunginang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, serta Melakukan monitoring ketersediaan pasokan dan harga ke pedagang pasar” ucap Adi.
Dari rilis tersebut diketahui berdasarkan kedua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam menyumbang inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95 persen. Sedangkan Kota Tanjungpinang cukup rendah sebesar 4,96 persen, dibawah angka nasional, 5,51 persen.