Jawaban DPRD Batam Soal Tuntutan Mahasiswa saat Gelar Unjuk Rasa

Batam, Ownalk.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Batam menjawab terkait soal unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam, Senin (11/4/2022).

Ketua DPRD Batam, Nuryanto, melalui Wakil Ketua DPRD Batam, Muhamad Kamaluddin, mengatakan, apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa sudah djawab pada audinesi tanggal 6 April 2022 beberapa waktu lalu.

“Terkait dengan materi atau apa yang mereka sampaikan, sudah kami jawab pada tanggal 6 di DPRD,” ujar Kamaluddin.

Ia menjelaskan, DPRD mengikuti konstitusi, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memutuskan tidak ada penundaan Pemilu. Bahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU Batam untuk tanggal dan teknis pelaksanaannya.

“Disitu sudah dipastikan bahwa untuk Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) ini tanggal 14 Februari 2024. Artinya tidak ada penundaan secara teknis,” terangnya.

Sementara terkait soal tiga periode, menurutnya tentu banyak yang harus dipertimbangkan, dan harus merubah Undang-Undang (UU) terlebih dahulu. Selain itu, untuk perubahannya merupakan ranah Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disebut dengan amandemen.

“Ini tidak ada wewenang pemerintah, yang perlu dipertimbangkan waktunya cukup apa tidak. Artinya, terkait dengan itu baru wacana, dan belum sampai ketatanan teknis. Nah kalau wacana, tentu namanya aspirasi, siapa pun tentu tidak boleh dilarang,” katanya.

Selain poin di atas, Kamaluddin melanjutkan, untuk kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak goreng, dan lainnya, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Di Kota Batam tidak terjadi kelangkaan. Kami bersama Forkopimda juga menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok bisa tersedia dengan baik (hingga lebaran). Nah tuntutan ini sudah dijawab pada tanggal 6 April kemarin,” ungkapnya.

Kemudian, terkait harga minyak yang masih tinggi, pihaknya akan melakukan pertemuan kembali dengan Forkopimda. Meski sudah memiliki data. Namun tentunya masih ada temuan yang berbeda di lapangan.

“Kami nanti akan duduk kembali. Perlu ada tindak lanjut dari rapat Forkopimda berikutnya (untuk masalah harga). Yang penting, aspirasi dari mereka sudah kami jawab (di tanggal 6 April). Demo itu kan juga aspirasi, yang jelas semua yang disampaikan para mahasiswa sudah kita jawab,” tutupnya.