Jakarta, Owntalk.co.id – Penundaan Pemilu 2024 masih menjadi trending topik. Pro dan kontra dari berbagai pihak terus bermunculan. Salah satunya yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Secara tersirat tampak mendukung wacana yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB alias Cak Imin.
Luhut menilai penundaan Pemilu 2024 sah jika sesuai prosedur, yaitu melalui proses politik perubahan atau amandemen UUD 1945 terkait waktu pelaksanaan pemilu.
Ia juga memaparkan big data berupa percakapan di media sosial bahwa 110 juta orang mendukung penundaan Pemilu 2024, yang berarti masa perpanjangan jabatan presiden.
Pernyataan Luhut tentu menarik banyak kritikan, salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Partainya Presiden Joko Widodo itu menolak tegas wacana penundaan Pemilu 2024. Sikap ini lantas menuai tanda tanya.
Terkait hal ini, pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo menuturkan PDIP jelas punya kepentingan besar agar Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal.
Kunto juga menyinggung hubungan PDIP dengan Jokowi yang tak berjalan harmonis. Ia menilai partai besutan Megawati Soekarnoputri itu ingin kader lain menggantikan Jokowi yang sudah dua periode.
Dilihat secara kasatmata muncul poros PDIP vs Luhut serta Golkar, PKB, PAN di tengah maraknya wacana penundaan Pemilu 2024.