Sugianto juga menambahkan perihal asrama mahasiswi sampai saat ini yang masih sulit untuk direalisasikan.
“Akhir 2021 kemarin saya berkunjung ke asrama tersebut. Menurut saya daya tampung untuk asrama putri masih sangat sedikit dan jika digabungkan dengan putra masih tidak memungkinkan. Sedangkan untuk membangun asrama baru pun masih sulit untuk dilakukan mengingat ketiadaan lahan,” jelasnya.
Terkait PAD, Sirajuddin mengatakan bahwa hasil labuh jangkar yang ada saat ini tidak bisa sama seperti yang media katakan. Memungkinkan terjadi apabila dikelola 100% sendiri. Akan tetapi kenyataannya pihaknya perlu mengucurkan dana sebesar 120 milyar untuk biaya operasional awal, sedangkan kondisi APBD belum memungkinkan. Jika memilih opsi lain seperti menggunkan dukungan dari BUMD maka pembagian deviden menurut perhitungan hanya sekitar 40-60 milyar.
“Ini harus tetap dilakukan. Jangan pula potensi labuh jangkar ini dibiarkan. Namun kita tidak boleh terfokus pada satu potensi ini saja. Menurut saya lebih baik lagi jika APBD kita dapat dikelola dengan baik, cerdas, tepat fungsi, dan tepat guna.” ujar Sirajuddin.
Mengenai hinterland dan kasus penyalahgunaan dana sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA/SMK. Ririn berkata, “Dalam program saya, transportasinya nempel di DKP Provinsi, saya mengusulkan untuk sekolah tapi belum di acc karena sekolah belum mengajukan RKS maka belum bisa dianggarkan. Karena dalam prosedurnya pihak sekolah harus terlebih dahulu mengajukan RKS ke Dinas Pendidikan Provinsi baru kami bisa menganggarkannya.”
“Solusi yang paling cepat yaitu ke DKP Pemprov. Dengan cara pihak sekolah bikin kesepakatan dengan warga, melalui RT/RW. Kita bantu nelayan, nelayan bantu pelajaran (SMP/SMA).” tambah Ririn.
Menurut Sirajuddin, pengadaan transportasi boatnya yang berat, tetapi biaya operasional serta perbaikannya yang mahal. Solusi yang efektif dengan cara membuat asrama di masing – masing pulau yang memiliki sekolah.
Untuk kasus mengenai penyalahgunaan biaya sekolah yang dilakukan kepala sekolah SMA/SMK, Sirajuddin mengatakan bahwa ia akan selalu mengawasi sekolah – sekolah di Kepri dan selalu mengingatkan untuk tidak bermain – main dengan dana sekolah.
“Ini ada 2 kasus dari 150 sekolah di Kepri, Rasio lebih kurang 2%. Menurut saya, pengawasan yang dilakukan sudah bagus dari kita di Kepri.” tambahnya.
Pertemuan pagi itu ditutup langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Sirajuddin Nur. IPMKOB-P mengucapkan terimkasih kepada anggota Komisi IV DPRD Kepri yang sudah meluangkan waktu serta memberikan semangat kepada IPMKOB-P dan para mahasiswa lainnya.
“Semangat untuk IPMKOB-P, nanti kita bertemu lagi di lain waktu, insyaallah saya akan main ke Pekanbaru. Panaskan mesin dari sekarang, maksudnya mahasiswa hari ini harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk mencari ilmu dan pengalaman sebanyak – banyaknya. Jangan hanya menjadi penonton di rumah sendiri dan carilah panggung dari sekarang,” tutup Sirajuddin di akhir pertemuan.