Info Untuk Para UKM, Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal?

Date:

Related stories

Muswil IV Pemuda Pancasila Kepri Resmi Dibuka, Siapakah Nahkoda Selanjutnya

Batam, Owntalk.co.id - Pemuda Pancasila (PP) Kepulauan Riau (Kepri)...

Petugas Gabungan Gelar Razia Pajak Kendaraan di Daik – Lingga

Lingga, Owntalk.co.id - Sejumlah kendaraan bermotor terjaring razia saat...

Jelang Konser Noah, PTSP Periksa Perizinan Holywings Batam

Batam, Owntalk.co.id - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu...

NELAYAN KARIMUN TERSAMBAR PETIR SAAT MENJARING IKAN DI PERAIRAN TAKONG HIU KAB. KARIMUN

Karimun, Owntalk.co.id - Sat Polairud Polres Karimun berhasil evakuasi...

PT Timah Serahkan Bantuan Kursi untuk Mendukung Kegiatan Masyarakat Dusun II Desa Gemuruh

Kundur Barat, Owntalk.co.id -- Untuk meningkatkan sarana dan prasarana...

Jakarta, Owntalk.co.id – Seriring dengan semakin meningkatnya aneka ragam produk yang dikonsumsi umat muslim tanah air, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI ini didirikan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap barang atau jasa yang digunakan umat muslim.

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk di sini adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sebagai bentuk transparansi layanan sertifikasi halal, Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH nomor 141 tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

Terbitnya Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021.

Halaman selanjutnya…

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories