Karimun, Owntalk.co.id – Pemkab Karimun Provinsi Kepri telah mengusulkan tiga titik ruas jalan provinsi di Pulau Karimun dan Pulau Kundur untuk dijadikan statusnya menjadi jalan nasional ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Bina Marga untuk tahun anggaran 2022 .
Usulan peningkatan status itu untuk mempermudah dan persiapan Kabupaten Karimun yang diusulkan untuk menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) menyeluruh sebagai upaya untuk meningkatkan investasi.
“Allhamdulilah hasil kunjungan kita bersama Bapak Gubernur Kepri ke Kementrian PUPR, Kamis kemaren kita telah mengusulkan 53 KM jalan di Pulau Kundur dijadikan jalan nasional. Mudah-mudahan dianggaran tahun 2022 kita bisa dapat kucuran dana APBN dari Kementrian PUPR untuk pembangunan jalan nasional ini,” ujar Aunur Rafiq di ruang kerjanya, Senin (30/8/2021)
Rafiq menjelaskan, dalam pertemuan dengan Bapak Gubernur Kepri menemui Direktur Pembangunan Jembatan dan Jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga Yudha Handita Panjiriawan didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Abram Elsajaya Barus, mendapat respon dan lampu hijau dari pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kita juga telah berkoodinasi dengan Ibu Cen Sui Lan, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kepri untuk meminta bantuan serta dukungan dan beliau siap untuk membantu,” jelasnya
Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun Muhammad Zulfan ST MM mengatakan, adapun ruas jalan provinsi yang diusulkan statusnya menjadi jalan nasional di antaranya, ruas jalan dari pelabuhan Selat Belia Tanjung Maqom – Sawang – Tanjungbatu Kota sepanjang 42,81 KM
Kemudian Jalan Jend. Sudirman (Urung) sampai dengan Simpang Urung sepangjang 17,30 KM serta Jalan Coastal Area sampai dengan Simpang Tugu Stadion Badang Perkesa, Kecamatan Tebing sepanjang 14,3 KM.
“Untuk ruas jalan yang kita usulkan di Pulau Kundur total 60,11 KM sedangkan ruas jalan untuk Pulau Karimun 14,3 KM. Jadi total keseluruan ada 74,41 KM”, katanya.