Jakarta, Owntalk.co.id – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro telah diberlakukan diberbagai daerah di Indonesia. Namun sejumlah pihak mengkritisi kebijakan ini, lantaran dinilai tidak efektif dalam menekan laju penularan covid-19 di Indonesia.

Kritik tersebut dilontarkan berbagai pihak, salah satunya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Melalui Hanif Fadhillah, Ketua Umum PPNI, meminta pemerintah untuk bertindak tegas dalam menekan laju penularan covid-19.

“Misalnya PPKM mikro, ya dijalankan atau lockdown dijalankan. Jangan judulnya PPKM, tapi hajatan masih ada. Kumpul tidak dibubarkan,” ucap Harif

Menurut Hanif, pemerintah harus tegas mengingat banyaknya tenaga kerja kesehatan yang mulai kewalahan dan banyaknya rumah sakit yang menyerah akibat kekurangan oksigen.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani juga sejalan dengan Hanif, Netty mengaku PPKM Mikro yang dijalankan pemerintah ini tidak efektif untuk menekan kasus covid-19, Netty menyarankan untuk pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown total. Namun pelaksanaan kebijakan juga memerlukan kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan yang ketat.

“PPKM skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” ujar Netty

Baca Juga :

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga mengusulkan lockdown total yang berlaku pada akhir pekan. Menurutnya, lockdown di akhir pekan tidak akan menganggu jalannya perekonomian.

“Kalau saya masih tetap mendorong lockdown akhir pekan. Karena kayaknya kalau lockdown langsung begitu, kayaknya pemerintah enggak sanggup, tapi kalau lockdown akhir pekan masih bisa,” ucap Saleh. (Ir)