Menteri ESDM menambahkan, Indonesia juga perlu mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai target pengurangan emisi sebagai wujud komitmen terhadap Paris Agreement.
“Saat ini pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan kita baru mencapai 10,5 gigawatt. Diharapkan ini akan meningkat di tahun 2025 sesuai dengan target capaian 23 persen, menjadi 24 ribu megawatt,” ujarnya.
Sementara untuk tahun 2035, imbuh Menteri ESDM, ditargetkan pemanfaatan pembangkit listrik EBT dapat mencapai 38 ribu megawatt atau 38 gigawatt.
“Deponya nanti kita upayakan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya hari ke hari makin ekonomis,” imbuhnya.
Lebih lanjut, diungkapkan Menteri ESDM, dalam pertemuan Presiden Jokowi meminta agar DEN memanfaatkan momentum pandemi untuk beralih ke ekonomi hijau yang ramah terhadap lingkungan.
“Arahan dari Bapak Presiden, diharapkan bahwa kita DEN, dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi ini, untuk bisa kita masuk ke arah green economy. Semua negara-negara maju sudah menuju ke arah green economy, dan kita juga mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan,” ungkapnya. Diharapkan juga agar strategi yang disusun berorientasi ke depan dan harus diimplementasikan secara konsisten.
Dalam keterangan persnya, Menteri ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat program hilirisasi dari produk-produk batu bara. Kemudian juga akan segera menyelesaikan infrastruktur terkait dengan gas dan listrik.
“Untuk listrik ini sangat penting, karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Dengan 100 persen elektrifikasi ini diharapkan seluruh masyarakat di seluruh daerah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat dukungan pasokan listrik,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar Program BBM satu harga dapat dinikmati dan juga membangkitkan ekonomi masyarakat.
“Program BBM Satu Harga ini ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut,” pungkasnya. (FID/UN)