Jakarta, Owntalk.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya mulai dari penanganan kesehatan, bantuan sosial, hingga penegakan protokol kesehatan.
Namun upaya tersebut mesti di barengi dengan doa, sehingga Covid-19 di harapkan cepat hilang dari muka bumi, khususnya Sumut.
Hal tersebut di sampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat Doa Bersama Lintas Agama, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (29/3). “Kepada Tuhan lah kita harus kembali, tidak ada jalan lain,” kata Gubernur.
Doa bersama di wakili para tokoh lintas agama. Antara lain mewakili Agama Islam Moh Hatta, mewakili Agama Kristen Eben Siagian, mewakili Agama Katolik Serfain Dany Sanusi, mewakilil Agama Hindu M Manugren, mewakili Agama Budha Indra Wahidin, mewakili Agama Konghucu Muslim Linggouw. Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina dan Asisten Administrasi Umum M Fitriyus.
Meski sudah ada vaksin, kata Gubernur, penegakan protokol kesehatan mesti tetap dijalankan. Gubernur mengaku sedih masih ada masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Masih banyak kerumunan dan tidak memakai masker, bahkan masih ada yang peluk cium di satu acara.
“Bahkan masih berpeluk cium pipi kanan kiri, saya sedih sekali melihat seperti itu, seolah olah hanya saya yang kepingin itu,” kenang Edy Rahmayadi.
Untuk itu, Edy juga mengharapkan tokoh masyarakat agar mengimbau umatnya masing-masing menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
“Ayolah masker ini satu-satunya obat yang paling manjur terhadap Covid-19, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan,” kata Edy.
Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Indra Wahidin mengharapkan kehidupan kembali normal. “Semoga masyarakat kita kembali hidup normal dan perekonomian juga kembali normal, semoga semua makhluk hidup berbahagia,” kata Indra.
Doa bersama juga di ikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di Sumut secara daring.