Batam, Owntalk.co.id – Warga Kampung Tua Batumerah dalam waktu dekat akan melakukan demo besar-besaran ke BP Batam, lantaran Sertifikasi tanah mereka tak kunjung menemukan solusi terbaik antara semua pihak terkait.
Hal ini diungkapkan sekretaris Aliansi Masyarakat Peduli Kampung Tua Batumerah, Simeon Senang saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2020).
“Karena semua saluran komunikasi sengaja ditutup oleh BP Batam, Pemko Batam maupun Komisi 1 DPRD Kota Batam. Padahal beberapa kali sudah disurati. Maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan kekuatan massa sekitar 3.000 orang,” ungkapnya.
“Tujuan aksi ini salah satunya untuk mempertanyakan kepada pemerintah bahwa apakah benar 37 titik kampung tua sudah diputihkan dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat hunian Kampung tua. Jika ada, mohon tunjukkan karena kami juga mempunyai hak untuk mengakses informasi publik seperti apa konsideran/surat keputusannya disertakan dengan petunjuk teknis dan tentu dengan petunjuk pelaksanaannya tidak semparangan seperti sekarang ini,” lanjut Simeon.
Faktanya di Kelurahan Batu Merah, kata Simeon, sudah terjadi pungutan uang dari rumah-rumah masyarakat dengan harga amat tinggi dengan dalih pembebasan lahan.
Padahal secara aturan semua tanah di Batam Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diamanahkan kepada Otorita Batam kala itu dalam Keppres no.41 tahun 1973 dan aturan pembebasan lahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1977.
Makanya di Batam tidak ada Tanah Ulayat karena menganut sistem hukum “Lex Specialis” sebagaimana pengklaiman yang terjadi di Batu Merah.
“Usai melakukan demonstrasi nanti, kami bersama tim dibawah pimpinan Abdullah Yusuf, SH akan melaporkan semua pihak yang melakukan pemungutan uang masyarakat tersebut ke Polda Kepri. Kami sudah mengantongi cukup bukti untuk melaporkan mereka,” tutupnya. (*/Amo)