Batam, Owntalk.co.id – Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Mendikbud Nadiem Makarim, ia menilai selama menjabat Nadiem Tidak menorehkan Prestasi yang gilang saat menjabat mendikbud, Jumat (24/07).
Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menuturkan, Penyebabnya, masalah Program Organisasi Penggerak (POP) yang membuat NU dan Muhammadiyah keluar sebagai mitra. Jokowi diminta mencari pengganti Nadiem sosok yang menguasai persoalan pendidikan.
“Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh,” ujar
Lanjut Saleh, Nadiem belum menorehkan prestasi apapun selama menjadi menteri. Bahkan, dia mempertanyakan latar belakang Nadiem.
“Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, Saleh juga menyoroti polemik program organisasi penggerak (POP). Dua yayasan yang terafiliasi perusahaan besar, Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation terdaftar sebagai mitra yang mendapat subsidi. Lalu banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut. Sehingga,wajar NU dan Muhammadiyah keluar dari mitra. Nadiem dinilai tidak peka sejarah pergerakan ormas di Indonesia.
“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh,” katanya.
Lalu Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. (Haykal)