JAKARTA, owntalk.co.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan rencana Wali Kota Batam akan menjadi Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam akan diumumkan dalam dua minggu kedepan.
Dimana saat ini, kepastian tersebut masih terus ‘digodok’ ditingkat pusat.
“Soal itu, satu sampai dua minggu kedepan bulan ini akan keluar hasilnya,” jelas Menko Darmin saat ditemui awak media disela-sela menyaksikan Perjanjian kerjasama antara Garuda Indonesia dan Lion Air Group terkait pembangunan fasilitas pemeliharaan pesawat (Maintenace, Repair, and Overhaul/MRO) pada Rabu (14/8/2019) siang.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution
Ia juga mengatakan, semua persiapan telah matang. Dimana saat ini peraturannya akan selesai dalam satu minggu kedepan, sementara keputusannya sendiri akan diumumkan pada 2 minggu kedepan.
“Satu sampai dua minggu PP-nya akan keluar,” tambahnya.
Dan beberapa poin dalam penerapan EX Officio ini, tambahnya, antara lain akan ada Wakil Kepala BP Batam, kemudian akan ada sebuah perubahan (kebijakan) yang sebelumnya ada di bawah struktur BP Batam, seperti rumah sakit, data center hingga pelabuhan.
“Akan ada perubahan, dimana rumah sakit, data center hingga pelabuhan akan kita buat menjadi sebuah unit usaha di bawah BP Batam, sehingga akan menjadi unit usaha yang spesial,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan segera beralih kepada Wali Kota Batam (ex-officio).
Hal ini seiring dengan berakhirnya jabatan Edy Putra Irawady sebagai pemimpin BP Batam dalam masa transisi, menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo yang diberhentikan pada Desember 2018 lalu.
Edy menjelaskan, dirinya telah banyak berdiskusi dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi selama masa transisi kepemimpinan BP Batam. Termasuk pesan untuk mengembangkan pulau-pulau yang tercakup di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam.
Kepala BP Batam Edy Putra Irawady
“Saya sering sekali ketemu dan ngobrol. Saya sudah sampaikan permintaan salah satunya mengoptimalisasi pengembangan pulau-pulau lain, selain Pulau Batam,” ujar Edy.
Pengembangan tersebut, kata Edy, sangat penting lantaran selama ini kegiatan ekonomi dan bisnis hanya terkonsentrasi di Pulau Batam. Padahal masih ada pulau lainnya seperti Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru yang juga menyimpan potensi.
Ditambah lagi, Edy menilai, konektivitas antar pulau di Batam terbilang bagus didukung adanya enam jembatan besar yang saling menghubungkan.
“Kondisi infrastruktur jalan sudah cukup baik, ketersediaan air dan listrik juga surplus meski distribusinya masih perlu diperbaiki. Ini semua sangat menarik untuk investor,” kata Edy.
Oleh karena itu, Edy berharap Kepala BP Batam selanjutnya mengupayakan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di pulau-pulau tersebut untuk menarik lebih banyak investasi.
Wali Kota Batam, M Rudi
Dengan skema KEK, investor dapat memperoleh izin dengan mudah, bebas tata niaga alas bisa menjual produk di dalam negeri, hingga mendapatkan insentif Tax Holiday.
“Kalau Pulau Batam kan FTZ (free trade zone) hanya dapat fasilitas keluar masuk barang (custom). Kalau KEK lebih mudah sehingga kami harapkan ini bisa full di pulau-pulau lain dikembangkan,” tuturnya.
Adapun, investasi yang bisa dikembangkan melalui KEK tersebut nantinya bisa dipertimbangkan seputar sektor jasa, salah satunya.
Antara lain, membangun pusat jasa keuangan untuk meningkatkan jasa kredit sindikasi (offshore loan), membangun sistem jasa logistik, atau mengembangkan sektor kesehatan seperti membangun rumah sakit dan teknologi sistem-cell untuk mengurangi banyaknya pasien berobat ke negeri tetangga.